Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan Dewan mengapresiasi pemerintah yang telah mengambil keputusan perihal Blok Masela. Keputusan untuk membangun kilang gas lewat skema darat (onshore) dinilai politikus yang akrab disapa Akom itu sudah tepat karena bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
"Di darat lebih bermanfaat untuk rakyat. Dampaknya pun luas dan langsung dirasakan masyarakat, baik dampak sosial maupun ekonominya," kata Akom saat ditemui di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.
Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon memandang pemerintah lambat dalam mengambil keputusan. Bila keputusan soal Blok Masela diambil lebih cepat, Fadli yakin tidak bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan politik yang berimbas pada bingungnya investor.
"Itu kan (masalah) keputusan soal onshore atau offshore. Seharusnya tinggal didudukkan, dikaji baik-buruknya. Saya kira sebentar saja (sudah bisa ambil keputusan)," kata Fadli.
Bila Presiden cepat mengambil keputusan, menurut Fadli, kegaduhan yang terjadi antara sesama anggota kabinet pun dapat dihindari. "Syukurlah (pemerintah) sudah mengambil keputusan, tapi lain kali jangan terlalu lama," ujarnya.
Adapun Akom kurang sependapat dengan pernyataan Fadli. Menurut dia soal cepat atau lambat pemerintah dalam mengambil keputusan, itu merupakan persoalan lain. Yang urgen untuk dipertimbangkan, kata Akom, ialah proyek tersebut harus atas dasar kepentingan masyarakat. "Ukurannya bermanfaat sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Cepat pun kalau tidak bermanfaat buat apa?"
Polemik Blok Masela akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo telah memutuskan pembangunan eksplorasi gas di Blok Masela, Maluku Selatan dilakukan di darat (onshore). Sebelumnya, perdebatan panjang terjadi mengenai mana yang lebih menguntungkan terkait onshore ataupun offshore.
Perdebatan tersebut melibatkan dua pembantu Presiden, Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Perdebatan mereka pun hingga saling sindir di ruang publik.
