TEMPO.CO, Mataram - Pengurusan izin usaha dari instansi pemerintah yang bisa selesai dalam satu hari mungkin baru sebatas cita-cita negeri ini. Tapi upaya inilah yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, lewat peresmian situs web Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Rabu 23 Maret 2016. “Untuk memudahkan informasi mengenai dokumentasi hukum dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat,’’ kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram Mansur.
Untuk melengkapi fasilitas itu, pada momen yang sama juga diresmikan pemberlakuan Peratura Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan. “Perda ini diberlakukan akibat banyaknya perizinan yang masih tercecer di dinas berwenang sehingga menyulitkan pengguna,” ujar Mansur.
Dia menjelaskan, lahirnya perda ini akan memperkuat program pelayanan Izin Sehari Pasti Jadi (SEHATI), karena akan banyak penyederhanaan prosedur dan pemangkasan persyaratan perizinan yang berimbas pada waktu pelayanan. “Pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata dia.
Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan kedua produk hukum itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mataram untuk membangun percepatan dalam hal perizinan yang berujung pada percepatan investasi. “Apalagi Kota Mataram juga merupakan salah satu Pilot Project Reformasi Birokrasi yang bertujuan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dam meningkatkan kinerja birokrasi,” kata Ahyar.
Dia berharap dengan telah dilaksanakan dua agenda ini akan ikut meningkatkan semangat kerja dan pengabdian di kalangan birokrasi Kota Mataram. “Mari membangun semangat pengabdian untuk melayani”, ujarnya.
Kini pengurusan izin tidak lagi harus melewati meja ke meja atau kantor ke kantor melainkan sudah berpusat di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang akan lebih mudah dan cepat apabila telah memenuhi semua persyaratan secara normatif. “Saya berharap dalam periode kepemimpinan yang kedua ini semua akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya,’’ ucapnya.
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun
40 hari lalu
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
Fenomena BPR Bangkrut, LPS: Bukan karena Keadaan Ekonomi yang Buruk, tapi Fraud Internal
20 Februari 2024
Fenomena BPR Bangkrut, LPS: Bukan karena Keadaan Ekonomi yang Buruk, tapi Fraud Internal
Sekretaris LPS Dimas Yuliharto mengatakan, banyaknya pencabutan izin usaha BPR bukanlah menunjukkan pelemahan ekonomi. Namun, memang karena masalah di internal seperti fraud.
