Tawuran antara para pendemo angkutan umum dengan angkutan berbasis online di jalan Sudirman, Jakarta, 22 Maret 2016. Ratusan mobil angkutan umum dan taksi yang terparkir di kawasan tersebut membuat akses jalan ditutup total. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menganggap kericuhan yang terjadi dalam unjuk rasa pengemudi angkutan konvensional yang memprotes keberadaan transportasi online pada Selasa kemarin karena tidak sinerginya Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Demo kemarin adalah wujud ketidaksinkronan di antara kedua kementerian," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 23 Maret 2016.
Agus meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi masalah itu. Sebab, ucap dia, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak bisa berkoordinasi dengan baik untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Pak Jokowi harus hadir, karena tidak hanya kali ini beberapa menteri selalu mencari popularitas masing-masing," tuturnya.
Menurut Agus, kedua kementerian harus memperlihatkan keseriusannya dalam menangani permasalahan tersebut. "Transportasi online sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun ada yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain, sehingga merugikan transportasi yang sudah ada," katanya.
Selasa kemarin, ribuan pengemudi angkutan darat yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat menggelar unjuk rasa di beberapa lokasi. Mereka memprotes dan mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi, memblokir aplikasi penyedia jasa transportasi seperti Grab dan Uber.
Unjuk rasa serupa juga terjadi pada Senin, 14 Maret 2016. Namun unjuk rasa kemarin tidak berjalan tertib karena diwarnai aksi anarki oleh sejumlah sopir taksi dan pengemudi ojek online. Alhasil, 83 orang digiring ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka kini masih berada di bawah pengawasan Satuan Samapta Bhayangkara.
