Presiden Tegur Pemda yang Konsumtif

Reporter

Editor

Selasa, 28 Maret 2006 16:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Susilo Bambang Yudhyono menegur kepala daerah yang dinilai konsumtif dan boros dalam membelanjakan anggaran daerahnya. Menurut Presiden, dirinya masih melihat kepala daerah yang menggunakan anggaran belanja daerahnya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, boros dan tidak produktif, jauh dari kepentingan pokok rakyatnya. Misalnya anggaran untuk pembangunan gedung dan mobil mewah."Harus dinomorsekiankan pembangunan gedung-gedung danpembelian mobil-mobil yang bisa lebih dihemat. Yangharus dinomorsatukan adalah adalah pendidikan dankesehatan termasuk infrastruktur dasar di daerah,karena itu yang diperlukan masyarakat lokal," ujarPresiden usai melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah di Istana Negara hari ini.Guna mengindari pemborosan dan penggunaan anggaranyang tidak semestinya, Presiden meminta semua pihak,terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danBadan Pemeriksa Keuangan melakukan audit atau pemeriksaan, apakah anggaran telah digunakan denganbaik atau tidak."Kita kerja keras siang dan malam untuk membangun ekonomi kita, untuk meningkatkan penerimaan negara, agar sumber-sumber anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan di seluruh negeri ini," ujar Presiden.Presiden sendiri, lanjutnya, tidak bisa memberhentikankepala daerah yang terbukti menyelewengkan anggarannyaatau yang melakukan penyimpangan serius, karena kepaladaerah dipilih langsung oleh rakyatnya, karena ituPresiden meminta DPRD sebagai pengontrol aktifmelakukan pengawasan.Sunariah

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

17 jam lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

3 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

44 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

12 September 2023

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

6 Juli 2023

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

6 Juni 2023

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir

Baca Selengkapnya

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

29 April 2023

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

31 Oktober 2022

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.

Baca Selengkapnya

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

28 Oktober 2022

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Baca Selengkapnya