TEMPO.CO, Luwu Timur - Bupati Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Thorig Husler sudah cukup gerah dengan kerapnya pemadaman listrik di wilayahnya. Bupati Husler menyatakan akan memimpin unjuk rasa ke PT PLN (Persero) untuk memprotes pemadaman listrik.

"Saya bersama wakil bupati akan bersama-sama rakyat turun melakukan demo," ujar Husler, Selasa 22 Maret 2016.

Husler menjelaskan dia sudah bertemu dengan pimpinan PT PLN yang berada di rayon Malili, Luwu Timur, untuk menanyakan kepastian pasokan listrik di wilayahnya. Dalam pertemuan itu, Husler menanyakan komitmen PLN bahwa Mei tidak akan terjadi lagi pemadaman. Perusahaan setrum negara itu kemudian meminta waktu tambahan sebulan, atau dengan kata lain hingga Juni mendatang. Alasannya, ada keterlambatan dalam pengadaan tender mesin genset berkekuatan 5 Mega Watt.

“Katanya Juni tidak terjadi lagi pemadaman, jika mesin genset 5 MW itu sudah beroperasi," kata Husler.

Baca juga: Empat Kecamatan di Luwu Belum Nikmati Listrik PLN

Husler menyatakan bersedia memberi waktu hingga Juni mendatang. Tentu saja dengan catatan: apabila ternyata Juni masih terjadi pemadaman listrik, Husler akan mengerahkan seluruh warga Luwu Timur untuk berunjuk rasa dan menduduki kantor-kantor milik PLN di Luwu Timur. “Kondisi seperti ini tidak bisa terus dibiarkan, kami sudah cukup bersabar,” ucap dia.

Dia menyebut pemadaman listrik bisa terjadi hampir setiap jam. Dalam sehari, bisa terjadi tiga hingga empat kali pemadaman. Sebagai pemerintah daerah, Husler berujar, pihaknya juga kerap menerima aduan dan keluhan warga soal layanan listrik baik melalui telepon dan pesan pendek. “Kondisi listrik di Luwu Timur cukup memprihatinkan,” ujar dia,

Kepala Bagian Humas dan Prokoler Pemkab Luwu Timur, Charles Tandialla menambahkan pemadaman listrik juga berdampak pada pelayanan pemerintah untuk warga. Pekerjaan pegawai negeri yang menggunakan alat elektronik seperti computer juga terganggu. "Kalau padamnya di malam hari, tidak akan berdampak pada pekerjaan. Tapi kalau jam kantor, pasti sangat berimbas pada peralatan elektronik," tutur Charles.

Baca juga: Earth Hour Tidak Turunkan Beban Listrik di Kota Besar

Tak hanya kinerja pemerintahan yang terganggu. Kerapnya pemadaman listrik juga berimbas terhadap dunia usaha. Charles menuturkan beberapa sektor usaha yang terganggu, yaitu usaha foto copy, warung internet, dan karaoke. “Dan usaha-usaha lain yang bergantung pada listrik PLN," ujarnya.

Alpian, salah seorang warga dan pelaku usaha foto copy di Malili mengaku merugi drastis akibat pemadaman listrik. Tak hanya pendapatan yang berkurang, peralatan dan mesin elektroniknya miliknya juga cepat rusak akibat pemadaman. Alpian pun meminta pemerintah turun tangan atas keadaan ini. “Kalau kondisi seperti ini dan dibiarkan, usaha kami bisa gulung tikar," tutur Alpian.

Menanggapi ultimatum Kepala PT PLN rayon Tomoni, Luwu Timur, Faisal mengatakan pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab dengan ikut mencari solusi mengatasi problem kelistrikan wilayahnya. Dia menilai pernyataan Bupati Luwu Timur, Husler yang mengancam akan ikut demo, bukanlah sikap yang baik sebagai seorang pemimpin. Harusnya, kata Faisal, bupati tidak boleh memprovokasi warganya dengan mengajak ikut demo.

"Harusnya ada solusi yang ditawarkan bupati, bukan justru mengajak warga ikut demo," kata Faisal.

Adapun, demo warga memprotes PLN bukanlah pertama kalinya. Pada Januari lalu, warga menduduki kantor PLN di Malili dan Tomoni untuk menuntut kepastian pasokan listrik.


HASWADI