TEMPO.CO, Pangkep – Anggota Tim Pemantau Sekolah Perempuan Kabupaten Pangkep, Andi Ilham, menyatakan keberadaan Sekolah Perempuan Pangkep telah mendorong perempuan ikut terlibat dalam pemerintahan. Menurut dia, perempuan kini bisa terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa. “Selama ini tak ada keterlibatan perempuan dalam forum apa pun di wilayah kepulauan Pangkep," kata Ilham, Senin, 21 Maret 2016.

Program yang mendorong perempuan berpartisipasi dalam pemerintahan ini, kata Ilham, telah berjalan di Sekolah Perempuan Pangkep sejak 2013. Dia menyebutkan sebanyak sepuluh pulau di empat desa di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara merupakan binaan dari Sekolah Perempuan. Sepuluh pulau itu adalah Pulau Sakuala, Salemo, Sangko, Sagara, Sapuli, Saugi, Satando, Sabutung, Bangko-Bakoanang, dan Kulambing. Total jumlah anggota perempuan sebanyak 480 orang.

Baca juga: Kualitas Politikus Perempuan Dinilai Merosot

Ilham menuturkan para perempuan kini tidak hanya berani melibatkan diri dalam forum diskusi seperti musrenbang di desanya. Anggota dari Sekolah Perempuan itu bahkan ada yang menjabat sebagai kepala rukun tetangga. Contohnya di Pulau Sabangko, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. “Sudah ada yang menjadi ketua RT yang kebanyakan dijabat lelaki," ujarnya.

Ilham mengatakan program Sekolah Perempuan ini bekerja sama dengan Institut Kapal Perempuan Jakarta. Menurut dia, keterlibatan perempuan dalam menyusun program-program pemerintah untuk memberdayakan perempuan ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Ilham berujar, Bupati Pangkep berniat memasukkan sekitar 30 persen program yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Baca juga: Perempuan Adat Paling Rentan Terkena Dampak Konflik

"Kami berharap bisa terlibat mendukung program perempuan dalam RPJMD Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid," tutur Ilham.

Adapun Musdalifah, 40 tahun, warga Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, mengaku senang bisa berpartisipasi dalam diskusi dengan pihak pemerintah desanya. Kader dari Sekolah Perempuan Pangkep ini menuturkan, sebagai perempuan, ia tak hanya mengusulkan program-program pemerintah yang mendukung pemberdayaan kaumnya. Namun juga program-program lain untuk masyarakat.

Menurut dia, program yang sangat dibutuhkan di wilayah kepulauan adalah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pendidikan. "Selama ini dua hal itu, kesehatan dan pendidikan, pelayanannya kurang maksimal," ucap Musdalifah.

Baca juga: Kementerian Desa Janji Bantu Ekonomi Perempuan Pedesaan

BADAUNI A.P.