TEMPO.CO, SURAKATA - Pemerintah Kota Surakarta memastikan pembangunan Pasar Klewer akan selesai sesuai jadwal. Yakni selesai akhir tahun ini. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, memastikan pembangunan tahap dua akan dimulai April mendatang. "Saat ini sudah dalam tahap lelang," katanya hari ini, Kamis, 17 Maret 2016.
Dia merencanakan, awal 2017 bisa memboyong para pedagang dari tempat darurat ke dalam pasar. Pedagang bisa menempati lagi kios Pasar Klewer tanpa dipungut biaya. Namun, pemerintah memberikan syarat khusus. Para pedagang, "Harus sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata Rudyatmo. Selain itu, pedagang harus menunjukkan bukti pembayaran pajaknya.
Menurut Rudyatmo, para pedagang selama ini telah menikmati fasilitas yang dibangun pemerintah. "Mereka bisa menempati kios secara gratis, lantaran beaya pembangunan Pasar Klewer semua ditanggung pemerintah," katanya.
Menurutnya, syarat kepemilikan NPWP dan bukti pembayaran pajak, kata dia, merupakan hal yang wajar dan tidak memberatkan. "Lagi pula pajak yang dibayarkan nantinya juga kembali untuk masyarakat," katanya. Termasuk, anggaran yang digunakan untuk membangun Pasar Klewer juga berasal dari pajak.
Tahun ini, pemerintah melanjutkan pembangunan Pasar Klewer dengan anggaran Rp 96 miliar. Pembangunan tahap dua itu, merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun sebelumnya yang menghabiskan anggaran Rp 61 miliar. Pasar Klewer direnovasi total lantaran terbakar akhir 2014 lalu. Akibatnya, ribuan pedagang harus berjualan di tempat darurat, di Alun Alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta.
Juru bicara Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) Kusbani meminta agar pemerintah memberi kelonggaran kepada pedagang. "Ekonomi kami belum pulih," katanya.
Kusbani justru berharap, agar pemerintah bisa memberikan penguatan modal kepada pedagang. Dengan demikian, denyut perekonomian bisa pulih dan banyak tenaga kerja yang terserap. "Tentunya akan berimbas pada besarnya pajak yang bisa dibayar para pedagang," kata dia.
AHMAD RAFIQ
Berita terkait
Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani
1 hari lalu
Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai
2 hari lalu
Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?
Baca SelengkapnyaZulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri
2 hari lalu
Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.
Baca SelengkapnyaSegini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI
2 hari lalu
Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
3 hari lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaViral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..
3 hari lalu
Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
4 hari lalu
Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.
Baca SelengkapnyaJenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
6 hari lalu
Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
11 hari lalu
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
11 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca Selengkapnya