Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berpidato saat pembukaan Silaturahmi Nasional PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 5 Februari 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak 30 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dari seluruh Indonesia hasil Muktamar Bandung 2011 meminta petinggi partai segera menggelar islah guna menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Dewan Pengurus Pusat PPP. Islah dilakukan melalui forum muktamar islah.
Ketua PPP Banten Muhammad Mardiono mengatakan islah tidak boleh dilakukan melalui forum musyawarah kerja nasional. "Kami menolak islah diselenggarakan lewat mukernas islah," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima Tempo lewat surat elektronik DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Kamis, 17 Maret 2015.
Menurut Mardiono, Mukernas PPP IV telah dilaksanakan di Jakarta, dan hasilnya sah menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Itu sebabnya, dia menuntut segera diselenggarakan muktamar islah. Mardiono mengatakan muktamar islah dihadiri pimpinan wilayah dan pimpinan cabang PPP. “Kami menolak upaya kompromi-kompromi," ujarnya.
Juru bicara Forum Komunikasi DPW PPP Se-Indonesia, Erfandi, mendesak muktamar islah dilaksanakan paling lambat April 2016. Erfandi menjelaskan, saat ini muncul enam calon Ketua Umum DPP PPP yang akan bertarung dalam muktamar islah. Mereka adalah Ahmad Muqowam, Reny, Ferdita Darwis, Romahurmuzy, Emma Lenna, dan Mardiono. "Enam orang itu mewakili dua kubu: Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya."
Dukungan terhadap muktamar islah juga muncul dari Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafak Noer. Menurut dia, PPP Jawa Timur mendukung muktamar islah. "Itu perlu cepat dilaksanakan, agar PPP bersatu kembali."
