Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah bisa menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1965 tanpa membuka dokumen intelijen. "Tanpa itu bisa kita lakukan. Tanpa membuka dokumen juga bisa kita lakukan," kata Yasonna di Kompleks Istana, Selasa, 15 Maret 2016.
Menurut dia, yang terpenting dilakukan saat ini adalah mencari solusi yang paling tepat dengan tidak membawa dosa sejarah ke masa depan. Yasonna mengatakan pemerintah menekankan pentingnya pihak yang berseteru untuk duduk bersama dan mencari solusi yang lebih Indonesia.
"Harus ada proses memaafkan, bukan memaafkan komunis. Mari kedua belah pihak duduk, mencari penyelesaian yang lebih arif, lebih baik, dan lebih Indonesia," katanya.
Yasonna mengakui bahwa Amerika Serikat memang sudah membuka beberapa dokumen pelanggaran hak asasi manusia pada 1965. Menurut dia, kalau dokumen itu bersifat publik, maka tentu akan dibuka oleh Amerika.
Sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta bantuan Presiden Barack Obama untuk membuka dokumen intelijen terkait dengan peristiwa 1965.
Permintaan itu disampaikan Komnas HAM pada Selasa dan Rabu pekan lalu. Di Amerika, mereka diterima, antara lain, oleh pejabat Kementerian Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional Harrys S. Truman di Washington.
Saat itu, komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyerahkan surat permohonan dari Ketua Komnas HAM yang ditujukan kepada Obama agar segera membuka dokumen rahasia soal peristiwa 1965.
