Markus Haluk, aktivis ULMWP, di Wamena, Papua Barat, saat wawancara dengan Tempo. TEMPO/Maria Rita
TEMPO.CO, Jakarta -Anggota tim kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam negeri, Markus Haluk menegaskan, ULMWP tidak berjuang untuk dialog dalam konteks NKRI.
"ULMWP akan terus berjuang untuk self determination (hak penentuan nasib sendiri)," kata Markus kepada Tempo, Senin , 14 Maret 2016 malam.
ULMWP merupakan organisasi payung untuk organisasi-organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua.
Markus mengatakan ULMWP menghargai upaya tim kajian LIPI untuk mendorong dialog selama tidak dalam konteks NKRI.
Dalam wawancara dengan Tempo di Jayapura, Papua Desember lalu, Markus Haluk mengatakan pembentukan ULMWP untuk merespons pertanyaan Jakarta tentang pihak dari Papua yang akan diajak pemerintah untuk berdialog tentang penyelesaian masalah Papua.
Sebelumnya, Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan dialog nasional untuk menyelesaikan konflik kekerasan di Papua yang berlangsung lebih dari 50 tahun lamanya.
Menurut Ketua Tim kajian Adriana Elisabeth, Presiden Jokowi saat berkunjung ke Papua tahun 2015 sudah menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan siapapun.
"Namun, belum jelas konsep dialog yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Masyarakat Papua menunggu," kata Adriana dalam media briefing di ruang pertemuan gedung LIPI, Jakarta, Senin, 14 Maret 2016.
Tim kajian mendorong agar dialog nasional dapat segera diwujudkan tahun ini. "Tahun ini menjadi momentum terbaik untuk melakukan dialog nasional. Tahun depan sudah sibuk dengan pemilu," kata Adriana.
