TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Kita harus belajar dari pengalaman selama 17 tahun. Akibat terparah kebakaran lahan juga kita rasakan tahun 2015," ujar Luhut di Auditorium Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Senin, 14 Maret 2016.

Sebagai penanggung jawab arahan di lapangan, Luhut mengharapkan adanya sinergi kuat antara pemerintah dan aparat desa, serta Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk khusus untuk menangani kebakaran lahan di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan.

Luhut sempat membahas lagi dampak kebakaran lahan yang cukup signifikan. "Pada 2015, ada kematian 13 balita, peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sebanyak 2,6 juta hektare lahan juga terbakar," ujar Luhut.

Baca Juga: Kebakaran Hutan, Darmin: Model Pencegahannya Lagi Disiapkan

Menurut Luhut, perekonomian juga terkena imbas kebakaran lahan yang menimbulkan kabut asap pada 2015. "Banyak airport shut down (berhenti beroperasi). Kerugian untuk perekonomian sekitar 1 hingga 1,5 persen."

Luhut menyebutkan pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 761 miliar untuk penanganan kebakaran lahan dan kabut asap. "Uangnya habis paling banyak untuk pengoperasian pesawat dan helikopter, untuk pantau, dan water bombing," katanya.

Dalam pertemuan itu Siti Nurbaya menyatakan perlunya koordinasi empat kementerian, yaitu Politik, Hukum, dan Keamanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koordinator Perekonomian, untuk penanganan bencana ini.

"Kami ingin mempertegas dukungan semua pejabat eselon satu yang tercantum, menurut regulasi program, sistem, dan sumber daya dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Siti yang membuka rapat tersebut.

YOHANES PASKALIS