TEMPO Interaktif, Jakarta:Komposisi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) akan memuat kesetaraan gender, dimana wanita mendapat jatah 30 persen. Selain itu anggota Panwaslu akan diisi dari unsur kejaksaan, polisi, wartawan, dan tokoh masyarakat. Hal ini dikatakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hamid Awaluddin, di kantornya, Rabu (26/03) siang. Komposisi ini untuk mengantisipasi pelanggaran teknis dan pengaduan pelanggaran peserta pemilu. Sehingga keanggotaan Panwaslu adalah mereka yang secara teknis benar-benar memahami persoalan Pemilu. Jadi harus mencakup itu semua, tandas Hamid. Soal jaksa dan polisi yang diikut sertakan menjadi anggota Panwaslu, alasannya adalah karena memiliki kemampuan secara teknis menerima pengaduan dan menindaklanjutinya. Sedangkan wartawan, adalah secara teknis bisa memberikan laporan kepada masyarakat luas secara berkesinambungan. Pembagian itu merupakan hasil rapat KPU yang dilangsungkan hari ini. Dalam materi pembahasannya, KPU masih membicarakan soal materi mekanisme rekruitmen anggota Panwaslu. Jumlah keanggotaan Panwaslu ini dari Panwaslu tingkat kecamatan sebanyak 5 orang. Untuk anggota Panwaslu Kabupaten kota sebanyak 7 orang, anggota Panwaslu Propinsi sebanyak 7 orang, dan untuk Panwaslu pusat sebanyak 9 orang. Lebih lanjut ia menuturkan, mekanisme pembentukan dalam pembahasan KPU, yakni dibentuk dulu Panwaslu pusat sebanyak 9 orang itu. Kemudian secara top down melakukan pembentukan panwaslu di daerah-daerah. Tentunya keanggotaan panwaslu di daerah ini juga memiliki unsur-unsur yang sama,papar Hamid. Selain itu, ia menjelaskan, bahwa KPU tidak memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang menjadi ketua dan wakilnya. Pemilihan ketua dan wakilnya itu akan dilakukan anggota Panwaslu sendiri. Sementara kewenangan KPU hanya membuatkan format petunjuk dan pelaksanaannya saja. Dalam hal ini KPU sama sekali tidak ikut campur,tutur dia. (Andi Dewanto Tempo News Room)