Kondisi permukaan lumpur lapindo di desa Pejarakan, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 7 November 2015. PT Minarak Lapindo Jaya tidak mau membayar 80 berkas ganti rugi korban lumpur sesuai kesepakatan awal. Minarak beralasan, dulu pihaknya tidak melakukan verifikasi atas berkas-berkas tersebut. ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Surabaya- Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta PT Lapindo Brantas mengganti kerusakan warga akibat kebocoran jaringan pipa gas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Yang utama diganti, kata Soekarwo, ialah rumah warga yang sempat terbakar imbas bocornya gas. "Harus diganti," ujarnya melalui pesan pendek, Sabtu, 12 Maret 2016.
Soekarwo juga meminta Lapindo memastikan kembali keamanan dan keselamatan pascakejadian tersebut serta menjamin kejadian serupa tidak terulang. "Jangan sampai kejadian ini ada lagi," ujarnya.
Soekarwo mengaku telah memerintahkan petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meneliti kebocoran gas itu. "Saya masih menunggu laporannya," ucapnya.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo Ajun Komisaris M. Wahyudin Latif menemukan unsur kelalaian dalam kasus kebocoran pipa gas tersebut. Namun, untuk kepastiannya, polisi masih menunggu hasil penyelidikan Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Senin pekan depan. "Ada unsur kelalaian," katanya.
Kebocoran jaringan pipa gas terjadi sekitar pukul 04.00 WIB dan baru bisa dipadamkan dua jam kemudian. Kebocoran itu sempat menimbulkan kepanikan warga karena mengakibatkan kebakaran pada satu rumah.
Lapindo tak menampik bahwa pipa gas yang bocor tersebut miliknya. "Pipa yang bocor itu merupakan pipa gas dari sumur produksi TGA 1 ke TGA 2, sebelum kemudian dialirkan ke pipa induk di TGA 3," kata Vice President Public Relations Lapindo Brantas Inc Hesti Armiwulan.
