Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta mempersiapkan skenario terburuk, yakni tidak mengusung calon sendiri dalam pemilihan kepala daerah 2017 bila sampai April 2016 surat keputusan kepengurusan yang sah tetap belum diterbitkan pemerintah.
"Kami masih pesimistis SK kepengurusan itu diterbitkan April. Kami menyusun skenario terburuk menjadi partai pendukung, bukan pengusung," ujar fungsionaris PPP Kota Yogyakarta, Hasan Widagdo, Rabu, 9 Maret 2016.
Hasan yang juga anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi Persatuan Pembangunan itu menuturkan, dengan memposisikan diri sebagai partai pendukung, saat ini kader internal mulai bergerak melakukan lobi ke sejumlah pengurus partai.
"Kami menginventarisasi kandidat yang akan diusung partai lain untuk merumuskan peta dukungan PPP akan diberikan ke mana sejak Maret ini," ujar Hasan.
Hasan menuturkan kriteria calon yang akan didukung PPP yang paling pokok adalah memiliki komitmen jelas terhadap kesejahteraan umat Islam. "Entah inkumben atau di luar itu, kalau komitmennya jelas, kami dukung penuh. Untuk sekarang kami belum memastikan arah dukungan karena belum semua partai mengajukan nama."
Sebelumnya, PPP Kota Yogyakarta yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Yogyakarta berambisi mengusung kandidat calon, minimal wakil wali kota berpasangan dengan partai lain agar syarat minimal 8 kursi mengusung calon terpenuhi.
Namun ternyata SK pengesahan pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibayangkan turun Februari batal, dan malah berganti terbitnya opsi memperpanjang hasil munas PPP Bandung 2011. Keputusan pemerintah ini diprotes PPP Yogyakarta dan Solo dengan mendatangi Kantor Kementerian Hukum DIY pekan lalu.
PPP Yogyakarta saat ini, ujar Hasan, tak akan mempersoalkan siapa nanti yang akan disahkan kepengurusannya oleh pusat. "Apakah kubu munas Jakarta di bawah Djan Faridz atau munas Surabaya di bawah Romahurmmuziy."
"Siapa pun pengurus pusat yang disahkan, kami hanya berharap dipercepat agar bisa segera melakukan musyawarah daerah untuk persiapan pilkada, siapa pun," ujar Hasan.
Soal kandidat internal yang bakal diajukan jika SK Kementerian turun sebelum April, Hasan mengaku belum dirapatkan pengurus yang masih berfokus pada turunnya SK dari pusat.
"Konsentrasi kami hanya ke nasib di kepengurusan internal sekarang, belum bisa intens pada pilkada selain komunikasi ke partai lain," ujarnya.
