TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR Ida Fauziah mengatakan, sebagian fraksi di parlemen menghendaki pengelolaan data kependudukan diserahkan kepada sebuah badan independen, yang terpisah dari pemerintah. "Ini supaya beban kerjanya bisa lebih terarah, karena yang akan dikelola adalah data penduduk seluruh Indonesia," katanya kepada Tempo di Gedung DPR tadi pagi.Namun, pemerintah masih belum setuju. Pemerintah tetap ingin seluruh data kependudukan dikelola dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. Pembentukan badan pengelola ini adalah salah satu masalah yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang kini sedang dirumuskan Komisi II DPR itu, dan pemerintah. Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'ruf dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin. Namun, Hamid tak datang karena tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain soal pengelolaan data kependudukan, rancangan ini juga memuat aturan tentang nomor identitas tunggal (single identity number), yang akan menggabungkan semua kartu identitas yang ada saat ini seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan paspor. "Soal SIN sudah disetujui," kata Ida. Wahyu Dhyatmika
Berita terkait
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
7 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
8 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
8 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
13 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
15 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
16 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
20 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?
4 jam lalu
Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
6 jam lalu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
8 jam lalu
