Kontras Desak Presiden Jokowi Copot Jaksa Agung  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 2 Maret 2016 17:58 WIB

Aktivis HAM Kontras melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Aksi tersebut guna memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, menuntut Presiden Joko Widodo segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo.

Tuntutan ini ditujukan setelah Kejaksaan Agung gagal menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. "Kami ingin Jokowi segera mengganti Jaksa Agung saat ini," katanya dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Maret 2016.

Haris menuturkan, berdasarkan surat No. B-06/L/L.3/PIP/02/2016, yang diterima Kontras terkait dengan penyelesaian kasus HAM di masa lalu pada 23 Februari 2016, Kejaksaan hanya mengupayakan penyelesaiannya dengan jalan rekonsiliasi. "Dalam surat itu dinyatakan bahwa rekonsiliasi dipilih Kejaksaan karena alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah meninggal," ujarnya.

Baca: Jokowi Tunjuk Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung

Padahal, menurut Haris, faktanya, masih banyak saksi, bukti, ataupun pelaku yang berkeliaran. Namun, untuk menguatkan itu, perlu ada penanganan yang serius. "Keputusan untuk penyelesaian itu harus berdasarkan penyidikan," ucapnya.

Upaya rekonsiliasi itu dijadikan pilihan setelah Kejaksaan Agung menggelar pertemuan-pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Hukum dan HAM; Kepala Polri; perwakilan TNI; dan perwakilan Komnas HAM. "Pertemuan itu dilakukan sebanyak 4 kali pada 20-21 April 2015, 21 Mei 2015, dan 8 Januari 2016," ujarnya.

Haris menuturkan pertemuan tersebut tidak bisa dijadikan alasan penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu, mengingat rapat-rapat itu justru hanya digelar institusi negara yang terlibat dalam praktek pelanggaran HAM di masa lalu. "Bahkan rencana rekonsiliasi pun tidak pernah dikonsultasikan kepada korban dan tidak merujuk pada standar HAM yang berlaku," tuturnya.

Lebih jauh Haris menuturkan tindakan Jaksa Agung telah mengabaikan cita-cita Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan. "Kami pikir penyelesaian tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, serta tragedi 1965 tidak bisa sekadar rekonsiliasi," ujarnya.

ABDUL AZIS

HAM

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

10 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

47 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

48 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

53 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

56 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya