Laksamana Sukardi Tak Dilapori Soal Pembangunan Menara BCA

Rabu, 2 Maret 2016 00:05 WIB

Mantan mentri BUMN, Laksamana Sukardi, usai dimintai keterangan di KPK, Jakarta, Senin (10/05). TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengungkapkan bahwa pembangunan menara BCA dan apartemen Kempinski dalam proyek Grand Indonesia tak pernah dilaporkan kepada dirinya maupun pemegang saham BUMN Hotel Indonesia Natour lainnya. Padahal, proyek itu hasil kerjasama dengan Hotel Indonesia Natour.

Laksamana menyatakan, seharusnya ada laporan atau berita acara dari manajemen bahwa ada dua bangunan lagi yang dibangun. “Kalau itu masuk ke kontrak, pasti ada penghitungan ulang kompensasi," ujar Sukardi usai diperiksa di Kejaksaan Agung, Selasa, 1 Maret 2016.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi di balik pembangunan kompleks Grand Indonesia di kawasan Hotel Indonesia. Penyidikan itu dipicu audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapati PT Grand Indonesia melanggar kontrak kerjasamanya.

Berdasarkan kontrak, PT Grand Indonesia hanya akan membangunan dua mal, satu hotel, dan satu parkir. Namun, kenyatannya, mereka menambah dua bangunan barr yaitu menara BCA dan apartemen Kempinski.

Karena kompensasi untuk Hotel Indonesia Natour tak mengikutkan dua bangunan tambahan itu, negara jadi merugi. Perhitungan Kejaksaan Agung dan BPK, negara diperkirakan merugi Rp1,2 triliun. Sementara itu, berdasarkan hasil negosiasi terakhir pada Februari 2004 lalu, kompensasi yang disepakati hanya Rp 400 mliar.

Sukardi melanjutkan bahwa sejauh yang ia tahu, menteri-menteri penerusnya tak mengetahui bahwa pembangunan menara BCA dan apartemen Kempinski tak masuk dalam kontrak kerjasama. Padahal, manajemen pun juga harus memberi tahu Kementerian BUMN selain pemegang saham. "Saya rasa Kejaksaan Agung selanjutnya akan memeriksa penerus-penerus saya jika diperlukan," ujar Sukardi.

Mengacu pada periode pembangunan yaitu 2004 hingga 2007, maka penerus Sukardi yang diduga tahu soal proyek Grand Indonesia adalah Soegiharto dan Sofyan Djalil. Ditanyai apakah ada dugaan manajemen Hotel Indonesia Natour ikut bermain dalam perkara korupsi ini, Sukardi enggan berkomentar. "Saya serahkan hal itu kepada Kejaksaan. Saya ke sini untuk mengklarifikasi saja," katanya.

ISTMAN MP

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

22 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

2 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

2 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

3 hari lalu

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina

Baca Selengkapnya

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

4 hari lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya