Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan jika pemberantasan narkoba hanya dilakukan biasa-biasa saja seperti saat ini, maka 20 tahun mendatang Indonesia akan kehilangan generasi. "Narkoba itu sudah masuk ke semua lapisan masyarakat kita, di setiap tingkatan dan lapisan," kata Budi Waseso usai penandatangan Pakta Integritas Pejabat Pemprov Bengkulu yang digelar di Sport Center Pantai Panjang, Kota Bengkulu, pada Selasa 1 Maret 2016.
Budi Waseso mengatakan, sekarang ini Indonesia dihadapkan fakta, hampir setengah pelajar Indonesia pernah mencoba atau bahkan mengenal narkoba. Budi menyebut hasil pemeriksaan narkoba di sebuah sekolah di Medan. "Bayangkan, dari 70 sampel yang diambil, 58 sampel terindikasi positif narkoba," kata Buwas.
Karena itu, menurut Budi Waseso, ia ingin pemberantasan narkoba dilakukan secara masif dan tidak biasa-biasa saja. Ia mengaku sudah melaporkan kondisi ini ke Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan menugaskan Budi Waseso segera membuat program pemberantasan.
"Saya bangga diberi amanah untuk menangani narkoba, karena saya bisa selamatkan jiwa raga generasi bangsa. Saya juga sampaikan, Pak Presiden bila memang lihat saya tidak bisa bekerja lagi, mohon diganti," ujar dia.
Budi Waseso mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran Pejabat Pemprov Bengkulu dalam menandatangani Pakta Integritas, yang salah satunya berisikan perang terhadap narkoba.
Dia meminta gubernur bila memang ada pejabatnya yang terlibat narkoba maka harus dipecat. Ini juga telah menjadi komitmen lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.
Di jajaran BNN, Buwas mengaku baru memecat 4 anggotanya karena terlibat narkoba. Dia juga mengaku menolak permintaan Kapolri untuk merehabilitasi anggota Polri yang terlibat narkoba sebelum dipecat terlebih dulu.
Penandatanganan Pakta Integritas oleh 1.108 pejabat eselon 1 hingga 4 Pemprov Bengkulu ini dipimpin Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan disaksikan juga oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala Ombudsman RI Amzulian Rifai, dan Tokoh Anti Korupsi Mahfud MD.
