TEMPO Interaktif, Jakarta:Walhi Sumatera Barat telah mensomasi Menteri Kehutanan pada 27 Februari 2006 atas rencana pemberian izin usaha pengelolaan hasil hutan dan kayu kepada PT Salaki Summa Sejahtera seluas 49.450 hektare di Kepulauan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai."Somasi tersebut disampaikan untuk menghindari terjadinya malapetaka di Kepulauan Siberut," kata Agus Teguh Prihartono, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat dalam jumpa pers di Kantor Walhi Pusat Jakarta, hari ini.Dalam somasinya, Walhi Sumatera Barat meminta Departemen Kehutanan tidak menerbitkan izin usaha pengelolaan hasil hutan dan kayu atas nama PT Salaki Summa Sejahtera. Menteri Kehutanan dianggap sama saja menyetujui kejahatan lingkungan di Siberut jika tetap mengeluarkan izin itu.Walhi juga akan melakukan tuntutan hukum jika Menteri Kehutanan tetap mengeluarkan izin itu. "Sudah 1,7 juta meter kubik kayu ditebang pengusaha hutan sejak 1972 hingga 1993," kata Teguh.Teguh mengatakan Kepulauan Siberut yang memiliki luas 403.300 hektare sebenarnya tidak boleh ada pemanfaatan hutan. Alasannya, Bupati Kepulauan Mentawai telah mencabut seluruh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Kepulauan Mentawai.kurniasih budi