TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Pramuka Indonesia harus memperbaiki model pengambilan kebijakan dengan berbasis riset yang benar dan meningkatkan kapasitas manajemen organisasi dengan memperbanyak profesional scouter.

"Juga mengembalikan pendidikan kepramukaan berbasis partisipasi masyarakat/publik, bukan state oriented," kata Anis Ilahi, anggota pramuka yang kini menjadi staf pengajar Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia.

Pernyataan Anis terkait dengan Hari Baden Powell yang ke-159 tahun pada hari ini, 22 Februari 2016. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell yang lahir 22 Februari 1857 di London, Inggris, adalah pendiri Organisasi Kepanduan Dunia.

BP atau bipi, panggilan Baden Powell, adalah pensiunan letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya. Setelah pensiun di usia 52 tahun, dia mengabdikan diri untuk remaja di Inggris dan negara lainnya.

Organisasi Kepanduan Dunia yang berdiri tahun 1909 saat ini memiliki 38 juta anggota di 160 negara. Di Indonesia, ada sekitar 17 juta orang yang menjadi anggotanya.

Anis menjelaskan Gerakan Pramuka juga harus merapikan budaya organisasi yang berbasis sukarela, memperbanyak tenaga pembina dengan standar kompetensi yang memadai, dan memperbanyak materi atau buku acuan latihan.

Dia menjelaskan tantangan yang dihadapi Gerakan Pramuka sangat berat. Sebab, kondisi Indonesia dan dunia saat ini penuh dengan konflik, hilangnya kesadaran mengelola perbedaan dengan tetap menghormati manusia dan kemanusiaan, menipisnya relasi sosial, serta rendahnya tanggung jawab mengelola alam.

Menurut Anis, mantan Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Pramuka Penegak dan Pandega Yogyakarta tahun 1988-1992, kondisi dunia saat ini mirip dengan situasi yang dialami Baden Powell pada saat mendirikan Organisasi Kepanduan Dunia.

Ketika itu, BP membangun masa depan kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan bagi anak dan remaja. Dia menanamkan keimanan dan ketakwaan, cinta alam dan sesama, perdamaian, persaudaraan global, dan tanggung jawab sosial. "Nilai-nilai ini masih relevan untuk mengatasi konflik peradaban saat ini di berbagai tempat di dunia," kata Anis.

Dia menjelaskan, dari dimensi nilai, filosofi, dan spirit, Gerakan Pramuka masih sejalan dengan ajaran BP. Namun, pada aspek implementasi, kata Anis, khususnya pada tataran media, metode dan materi pendidikan, GP tampak kurang inspiratif, inovatif, dan eksploratif terhadap isu-isu kekinian yang terkait dengan anak dan remaja.

"Gerakan Pramuka saat ini tidak boleh asyik dengan masalah keorganisasian saja," kata Suyatno, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya. Menurut dia, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka harus mampu mengaktualkan secara nyata, tuntas, dan mendalam tentang pendidikan kepramukaan.

Roh kepramukaan bukan di keorganisasian saja, kata Suyato, melainkan juga ada di pendidikan dan metode. Ruang kosong tentang kajian kebermaknaan Gerakan Pramuka bagi tumbuh kembang anak perlu diisi dengan baik.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka saat ini dijabat Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada 20 September 2015, Adhyaksa Dault mendeklarasikan dirinya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2017.

Suyatno menjelaskan, buku kepramukaan sangat banyak, tapi sebagian besar tentang petunjuk. Masih belum tampak adanya buku kajian, cerita pengalaman, kisah sukses, dan eksplorasi.

Di era masyarakat digital, kata Suyatno, ajaran BP justru mengambil slot untuk mengisi tumbuh kembang anak melalui penumbuhan spirit, emosi, sosial, intelektual, dan fisik.

Masyarakat digital sangat baik, tapi jika tidak diimbangi dengan slot yang ditawarkan BP, anak-anak akan lemah fisik, spirit, dan sosial. "Kelak, tangan dan kaki anak-anak masa depan akan mengecil jika fisiknya tidak dikembangkan," katanya.

Kelak, individu yang antipati terhadap sesama akan subur jika slot sosial terpasung dengan keasyikan anak-anak dalam dunia digital. "Jadi pendidikan kepramukaan layak untuk melengkapi pendidikan digital," ujar Suyatno yang pernah menjadi pengurus DKD Jawa Timur.

Dia menyarankan Gerakan Pramuka membuat kemasan yang apik dan sesuai dengan persepsi anak. Kajian tentang sajian, kemasan, dan kebermaknaan diperlukan, kata Suyatno, dan Gerakan Pramuka saat ini masih punya ruang kosong di kajian tersebut.

Solusi lain yang diusulkan Suyatno adalah meletakkan Gerakan Pramuka di bawah kendali Presiden, bukannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Karena Gerakan Pramuka adalah bangunan besar bagi kelincahan anak Indonesia," katanya. Dengan begitu, ujarnya, Gerakan Pramuka dapat memainkan peran lebih luas dibandingkan hanya sekadar aspek pendidikan saja.

UNTUNG WIDYANTO