TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi masyarakat Wanita Islam mengadukan rencana penertiban kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara, kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepada JK, mereka meminta rencana penertiban kawasan Kalijodo oleh pemerintah DKI Jakarta harus diikuti dengan penyediaan rumah tinggal bagi warga Kalijodo, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Harus disediakan tempat tinggal dahulu. Itu untuk kepentingan perlindungan anak, perempuan, dan rumah tangga," kata pengurus Wanita Islam, Atifah Thaha, di kantor Wakil Presiden, Rabu, 17 Februari 2016.

Atifah berpendapat, idealnya, warga Kalijodo yang direlokasi mendapat tempat tinggal dengan dua kamar. Meskipun lokasi tujuan relokasi kecil, menurut Atifah, dua kamar tidur tersebut dapat disekat.

Adapun Atifah mengadu ke JK setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menertibkan Kalijodo. Ahok, sapaan Basuki, berencana mengubah kawasan di pinggir kali itu menjadi ruang terbuka hijau. Penertiban ini rencananya melibatkan tentara dan polisi.

Atifah mengatakan warga Kalijodo tidak menolak ketika akan ditertibkan. Namun, kata dia, warga Kalijodo meminta penertiban itu disertai dengan relokasi. Lalu, setelah direlokasi, pemerintah bertanggung jawab memberi penyuluhan agar mereka tersadarkan dan tidak mengulang kesalahan sebelumnya. "Hal ini juga untuk melindungi anak-anak nantinya dari perilaku seks menyimpang," ujar Atifah.

Ia mengatakan Wanita Islam akan ikut melakukan pendekatan persuasif kepada warga Kalijodo jika pemerintah setuju merelokasi mereka.

ISTMAN MP