TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bersama-sama memperbaiki PP Penyiaran. "PP adalah hak pemerintah, kalau ada kekurangan diperbaiki sambil jalan,” ujarnya kepada Tempo.Mengenai tenggang waktu yang diminta Komisi I DPR selama dua atau tiga bulan untuk merevisi PP itu, Sofyan mengatakan dirinya tidak ingin terikat dengan waktu. Menurutnya, hal yang penting adalah melaksanakan tugas masing-masing (pemerintah dan KPI).Sofyan mengatakan PP itu perlu untuk kepastian hukum. Dirinya merasa bersalah dengan pembayar pajak (pengusaha penyiaran) jika PP itu tidak memiliki kepastian hukum. “Mereka (pengusaha penyiaran) ingin kepastian hukum, harusnya KPI juga merasa bersalah,” katanya.Sofyan menyatakan, yang menjadi masalah adalah suatu PP yang sudah jadi tidak boleh diubah dengan proses politik, karena hal itu tidak sehat. “Kalau mereka (DPR dan KPI) tidak terima, bawa ke MA untuk judicial review,” ujarnya.Menurutnya, PP yang didasarkan UU yang kontroversial akan melahirkan PP yang kontroversial.Dalam pertemuan antara Pemerintah, Mahkamah Konstitusi, DPR, dan KPI pada Jumat lalu telah terdapat komitmen untuk merevisi PP Penyiaran dari masing-masing pihak.andri setyawan