TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sebagai isu pribadi. Dilihat dari sisi ruang private, menurut Kalla, tidak ada masalah dengan persoalan LGBT. "Yang salah kalau jadi gerakan untuk mempengaruhi orang lain," ucap Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 15 Februari 2016.

Menurut Kalla, fenomena LGBT di Indonesia tidak bisa diterima lantaran tidak sesuai dengan moral, budaya, dan agama. Ihwal adanya aliran dana dari United Nations Development Programme (UNDP) untuk mendukung gerakan LGBT di Indonesia, Kalla sudah mendapatkan penjelasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perilaku seksual yang menyimpang memang merupakan urusan pribadi masing-masing orang. Namun, kata Kalla lagi, hal itu tidak perlu diutarakan kepada publik apalagi mengajak orang lain untuk ikut mendukung berbagai kegiatan terkait kelompok LGBT. "Kita ini di Indonesia tetap berdasarkan kepada moral, budaya dan keagamaan. Jadi belum bisa dipakai itu," katanya.

Kalla menjelaskan, UNDP di Indonesia tidak tahu tentang aliran dana tersebut dan tidak mengikuti proyeknya. "Secara formal tidak ada (dana), mungkin lewat NGO (Non Government Organization)," ucap Kalla. Pemerintah, lanjut Kalla, meminta kepada UNDP agar menghentikan program itu bila melibatkan Indonesia.

Sebelumnya, tersiar kabar bila UNDP yang merupakan lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan bantuan dana untuk mendukung LGBT di Indonesia. Tidak hanya Indonesia, dana sebesar US$ 8 juta bakal dialokasikan keempat negara, yaitu Cina, Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Dalam keterangannya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017. Sejumlah tujuan dari dibentuknya proyek tersebut adalah untuk mendukung kaum LGBT dalam mengetahui hak mereka, termasuk hak hukum dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mereka.

Hasil yang ingin dicapai dari proyek tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi non-profit LGBT untuk memobilisasi, menyokong dan berkontribusi melalui dialog, kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas.

ADITYA BUDIMAN | ANTARA