Walikota Bandung, Ridwan Kamil setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 24 November 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menargetkan tahun ini Pemerintah Kota Bandung menjadi kawasan atau zona bebas korupsi. Hal tersebut diupayakan untuk menyempurnakan pencapaian sebagai satu-satunga kota yang memilki tingkat akuntabiltas kinerja pemerintah terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Setelah dapat nilai A, kami ditargetkan oleh Menpan agar menghubungkan nilai ini dengan zona bebas korupsi. Jadi itu level tertinggi lagi dari nilai A. Kami targerkan tahun ini," ujar Ridwan Kamil kepada wartawan usai menerima laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dari Kemenpan RB di Gedung Sasana Budaya Ganesa, Kota Bandung, Jumat, 12 Februari 2016.
Menurut Ridwan Kamil, menjadikan Kota Bandung menjadi zona bebas korupsi bisa dimulai dengan melakukan reformasi birokrasi di tubuh Pemerintahan Kota Bandung. Salah satunya, dengan memaksimalkan sistem smart city.
"Sehingga, kinerja birokrasi ini terasa oleh masyarakat, terukur oleh sistem. Kemudian juga pasti tidak ada permasalahan dalam urusan integritas," ujar Ridwan Kamil.
Selain itu, Ridwan Kamil pun menargetkan pada tahun ini Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengawasan kinerja para kepala dinas. Ia mengatakan, bukan tidak mungkin pihaknya kembali mencopot kepala dinas yang dinilai memilki integritas dan kinerja buruk.
"Tahun ini, tahun pendisiplinan. Jadi masih bakal ada (pencoptan). Jadi siap-siap," kata Ridwan Kamil. Tahun ini, Ridwan Kamil telah mencopot dua kepala dinas dan satu camat.
