Lembaga Adat Riau Desak Effendi Simbolon Minta Maaf

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 12 Februari 2016 09:16 WIB

Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu Riau mendesak anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta maaf secara terbuka kepada orang melayu atas pernyataannya yang mengandung SARA.

Warga melayu Riau merasa terhina atas ucapan Effendi Simbolon di satu media online menyebutkan, demokrasi tanpa idealisme adalah 'demokrasi ala Melayu' meresahkan banyak pihak di Riau, terutama di kalangan orang-orang Melayu.

Pernyataan itu diucapkan Effendi saat mengkritik tiga partai yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, yang secara resmi menyatakan dukung pemerintah. Ini dianggap menghancurkan demokrasi hingga rawan menimbulkan korupsi. Tiga partai disebut tidak memiliki idealisme yang disebut ala melayu.

"Pernyataan yang dimuat salah satu media online itu melecehkan budaya Melayu", kata Ketua Umum Dewan Pembina Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Al Azhar, Jumat, 12 Februari 2016.

Menurut Al Azhar, Mengaitkan hal-hal negatif dengan etnik tertentu atau stigma etnisitas adalah salah satu cara kolonial untuk memecah-belah dan menciptakan konflik di nusantara.

Dalam konteks masa kini, menurut Al azhar, pernyataan Efendi Simbolon itu jelas bermuatan SARA. Oleh karena itu, Al azhar berharap Efendi Simbolon hanya salah ucap, dan segera minta maaf secara terbuka, bukan hanya kepada orang Melayu, tapi juga kepada semua komponen bangsa di Indonesia ini.

"Namun, bila ucapan itu lahir dari anggapan laten yang tertanam di benaknya, maka Efendi Simbolon patut dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan demi keutuhan bangsa," kata budayawan Riau ini.

Reaksi keras mengutuk ucapan Effendi Simbolon mulai marak terjadi di Riau. Mahasiswa asal Pelalawan, Kamis kemarin mendatangi Lembaga Adat Melayu Riau menyampaikan perasaan terhina mereka.

Mereka menyatakan akan melakukan semua cara sampai Efendi Simbolon menarik ucapannya yang menghina etnik Melayu itu, dan meminta maaf secara terbuka menurut adat-budaya Melayu Riau.

Al Azhar mengaku akan mengajak pengurus Lembaga Adat Melayu Riau untuk melakukan musyawarah menyikapi pernyataan Efendi Simbolon itu. "Insya Allah, kita akan membahas isu ini", kata Al azhar.

RIYAN NOFITRA

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

9 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

35 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

37 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

39 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

40 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

43 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

43 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

44 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

45 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

45 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya