Perakitan pesawat CN 235 pesanan Senegal di hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat, 20 Januari 2016. PT DI mendapat pesanan dari TNI-AU, Thailand, Senegal, Vietnam, dan Filipina. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung -PT Dirgantara Indonesia kedatangan Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Pramono dan Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Mayor Jendral Tatang Sulaiman, Kamis, 11 Februari 2016.
Kehadiran keduanya untuk mengecek kesiapan PT DI dalam menyokong program pada bidang pertahanan.
Saat ini, Kementerian Pertahanan beserta TNI tengah berusaha untuk mengembangkan kemampuan pokok minimum atau minimum essential force (MEF). MEF merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. PT DI yang ditunjuk sebagai salah satu produsen alutsista kini tengah berupaya keras untuk menunjukkan komitmennya dalam memenuhi pesanan Alutsista dengan durasi waktu hingga 2024 nanti.
"MEF itu ada tiga tahap, dan disalurkan menuju tiga Angkatan (AD, AL, AU) sementara ini kita akan melakukan revisi dengan orientasi poros maritim dunia," ujar Agung kepada awak media seusai acara kunjungan di PT DI, Jalan pajajaran, Kota Bandung, Kamis, 11 Februari 2016.
Menurut Agung, revisi itu merupakan langkah yang diambil TNI guna memaksimalkan konsep penguatan pertahanan dalam menyokong visi pemerintah menjadikan Tanah Air sebagai poros maritim dunia. "Revisi MEF ini dalam rangka untuk konsep pembangunan kita kedepan dan dihadapkan pada visi dan misi pemerintah yang berorientasi pada poros maritim," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama PT DI Budi Santoso mengatakan pihaknya tengah berupaya untuk selalu konsisten menyokong pemerintah dalam menggalakkan bidang pertahanan. PT DI tengah menyerahkan sekitar 53 unit pesawat transportasi medium.
Di antaranya, 9 unit pesawat CN 295, 12 unit pesawat CN 235, serta pesawat jenis NC212 sebanyak 32 unit. Selain itu pada 2015 lalu PT DI tengah menyerahkan sebanyak 31 unit helikopter jenis Bell 412 EP, 14 unit Bell 412 SP dan 36 unit helikopter jenis NBO105 kepada TNI.
Menurut Budi, perencanaan jangka panjang memang sangat diperlukan guna bisa memajukan industri pertahanan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan plat merah yang bergerak di bidang industri pertahanan dirasa harus terus ditingkatkan.
"Pengalaman yang baik itu mungkin bisa dipelajari dari Turki atau Korea. Turki industri pertahanan maju karena pemerintahnya memiliki perencanaan jangka panjang yang cukup bagus. Mereka beli F16 selama 20 tahun, kemudian mengembangkannya," katanya.
