TEMPO.CO, Palembang - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terpilih, Amzulian Rivai, menyatakan kesiapannya meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), lembaga yang turut membesarkan namanya selama ini. Selanjutnya, ia akan berfokus membenahi lembaga yang bakal dipimpinnya hingga lima tahun ke depan.
"Ombudsman harus lebih dikenal dan mampu memberikan respons terhadap berbagai keluhan pelayanan publik," kata Amzulian, Kamis, 11 Februari 2016.
Amzulian dan delapan orang lainnya telah mendapat persetujuan dari DPR pada Selasa, 2 Februari 2016. Saat ini, menurut Amzulian, mereka sedang menunggu pelantikan. Adapun jabatan Dekan Fakultas Hukum yang ia emban akan diserahkan kepada rekan sejawatnya, baik dari dosen yunior maupun senior. "Saatnya mengabdi dalam scope yang lebih luas," ujar salah seorang komisaris di PT Pusri ini.
Amzulian Rivai mengatakan habitatnya tetap di Unsri. Dia menjabat Ketua Ombudsman hanya lima tahun. "Setelah itu kembali lagi," tuturnya.
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan sembilan nama Komisioner Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2020, Selasa, 2 Februari 2016. Sembilan nama tersebut ditetapkan setelah mereka lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan pada 26-28 Januari 2016.
Amzulian, Dekan FH Unsri dua periode ini, akan didampingi Lely Pelitasari sebagai Wakil Ketua ORI. Tujuh nama Komisioner ORI lainnya adalah Adrianus Meliala, Ahmad Alamsyah Saragih, Ahmad Suaedy, Alvin Lie, Dadan Suparjo, Laode Ida, dan Ninik Rahayu.
Baharsya, seorang alumni Fakultas Hukum, mengungkapkan rasa optimistisnya bahwa dosennya itu mampu mewujudkan Ombudsman sebagai salah satu lembaga yang disegani. Pasalnya, selama ini Amzulian dikenal sebagai sosok dosen mumpuni dalam segala hal terkait dengan bidang hukum. Selama hampir dua periode memimpin fakultas, Amzulian dikenal getol menggelorakan semangat bersih dari praktek kecurangan.
"Mahasiswa juga dipacu untuk berprestasi agar bisa bersaing," ucapnya.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita terkait
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
13 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
14 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca SelengkapnyaKorupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan
17 hari lalu
Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan
17 hari lalu
Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaSoal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi
18 hari lalu
Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
19 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaNasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda
22 hari lalu
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat
22 hari lalu
Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik Sayangkan KPK Tak Tegas Bersikap soal Isu Peleburan
22 hari lalu
Yudi Purnomo Harahap menyayangkan KPK yang tidak tegas bersikap menanggapi isu peleburan KPK dan Ombudsman RI.
Baca SelengkapnyaPolemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
22 hari lalu
Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.
Baca Selengkapnya