Akhir Februari, 9 Kota Siap Terapkan Diet Kantong Plastik

Selasa, 9 Februari 2016 13:23 WIB

Ratusan pegiat lingkungan melakukan aksi menutup wajah dengan kantung berbahan non-plastik dalam aksi "Diet Kantong Plastik" di Solo, Jateng, (15/7). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka mengkampanyekan gerakan tidak menggunakan kantong plastik karena akan membahayakan lingkungan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengungkapkan, setidaknya ada sembilan kabupaten dan kota yang sudah siap melakukan diet kantong plastik per 21 Februari 2016. “Sembilan daerah ini merupakan bagian dari 23 kabupaten kota yang menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan kebijakan plastik berbayar,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih di Jakarta, Selasa, 9 Februari 2016.

Rencananya, sembilan daerah ini mulai menerapkan kebijakan tersebut pada 21 Februari, yang bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Beberapa daerah yang akan mulai menerapkannya adalah Banda Aceh, Jakarta, Bogor, Makassar, Tangerang, dan Balikpapan. "Ada 23 kabupaten dan kota, tapi tidak semua serentak," katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Warga Bandung Diet Plastik

Kota-kota lain yang akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar adalah Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Ambon, dan Jayapura.

Nantinya, konsumen harus membayar jika ingin menggunakan plastik. Namun, hingga saat ini, belum ada patokan harga yang pasti dari KLHK. Usulan dari KLHK adalah Rp 500, sedangkan Bandung, rencananya, akan menerapkan tarif Rp 200 per plastik.

Tuti menjelaskan, daerah yang sudah siap mengimplementasikan kebijakan ini adalah daerah yang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya peraturan gubernur ataupun peraturan wali kota. Bandung disebut sebagai daerah yang paling siap menjalankan rencana plastik berbayar itu.

Baca juga: Rencana Olah Sampah Pemerintah Dinilai Gegabah

Direktur Pengolahan Sampah Sudirman mengatakan ada beberapa hambatan yang menyebabkan baru sembilan daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut pada Februari ini. Salah satunya soal belum tersedianya peraturan di daerah.

Awalnya, kebijakan ini hanya berlaku di Bandung, kemudian beberapa daerah menyatakan keinginannya bergabung.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

42 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

Undip dan Brin Kembangkan Pendeteksi Logam Berat dalam Limbah Industri

26 Oktober 2023

Undip dan Brin Kembangkan Pendeteksi Logam Berat dalam Limbah Industri

BRIN dan Universitas Diponegoro (Undip) menjalin kolaborasi riset untuk pengembangan metode alternatif pendeteksi logam di limbah industri.

Baca Selengkapnya

Cerita Warga Bekasi Kena Penyakit Kulit karena Air PAM, Sempat Dikira Sebab Udara Kotor

19 September 2023

Cerita Warga Bekasi Kena Penyakit Kulit karena Air PAM, Sempat Dikira Sebab Udara Kotor

Menurut pelanggan Perumda Tirta Patriot itu, banyak warga Bekasi yang juga mengalami penyakit kulit karena air PAM, selain dirinya.

Baca Selengkapnya