TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu, mengatakan kliennya mendapat tawaran menjadi pimpinan di badan usaha milik negara (BUMN) sekitar sepekan yang lalu. “Tapi Novel menolak,” katanya kepada Tempo melalui pesan pendek pada Minggu, 7 Februari 2016.

Penolakan tersebut, ujar Muji, dilakukan karena tawaran itu bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus dugaan penganiayaan yang kini tengah membelit penyidik andalan KPK itu. “Bagi kuasa hukum, satu-satunya penyelesaian kasus Novel adalah pemberhentian, tanpa barter-barteran.”

Muji mengatakan pihaknya tidak tahu dalam rangka apa Novel mendapat penawaran tersebut dan siapa pula yang mengusulkannya. "Penawaran datang melalui pimpinan KPK, tapi bukan usulan dari pimpinan itu sendiri,” ujarnya.

Muji tak menutup kemungkinan bahwa tawaran itu terkait dengan barter penyelesaian kriminalisasi yang tengah melilit Novel. Muji membenarkan kabar bahwa sempat ada tawaran kepada Novel yang berisi penyelesaian terhadap kasusnya asalkan Novel mau keluar dari KPK. “Tapi tanpa tawar-tawaran pindah ke BUMN,” ucapnya.

“Jika benar, itu membuktikan bahwa kasus Novel Baswedan memang bukan kasus hukum, melainkan kasus politik,” tuturnya.

Kasus yang membelit Novel bermula ketika polisi menetapkan Novel sebagai tersangka kasus penembakan tersangka pencurian sarang burung walet pada 2004. Novel, yang ketika itu menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu, ditetapkan sebagai tersangka meskipun bukan ia yang menembak.

Tuduhan terhadap Novel mencuat pada 2012, saat KPK menyidik kasus korupsi yang menjerat Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Kasus tersebut sempat mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan saat itu.

Tapi kasus ini kembali diungkit saat KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka pada awal tahun lalu. Budi Gunawan kemudian batal dilantik menjadi Kepala Kepolisian RI karena penetapan status tersebut. Budi kini menjabat Wakil Kepala Polri.

BAGUS PRASETIYO