TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPRD Irian Jaya Barat Jimmy Demianus Itjie menolak rekomendasi Majelis Rakyat Papua yang menyatakan, Papua belum perlu dimekarkan. "Kami tetap memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah," katanya seusai bertemu Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf di Departemen Dalam Negeri hari ini.Menurut dia, keberadaan provinsinya tak bisa diganggu gugat karena pembentukannya didorong aspirasi masyarakat. Bahkan, Mahkamah Konstitusi memutuskan, pemekaran provinsi itu dari Papua, sah. Maka Irian Jaya Barat tetap akan menggelar pemilihan kepada daerah pada 10 Maret, bertepatan dengan pemilihan di Papua.Senin lalu, DPR Papua dan MRP menyerahkan keputusan dan rekomendasi ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Isinya, mereka meminta semua pihak mematuhi Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Maka pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat diminta untuk ditunda.Raden Rachmadi
Berita terkait
Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya
4 hari lalu
Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
26 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
29 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
13 Maret 2024
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
7 Maret 2024
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca Selengkapnya
