Pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah), bersama Agung Laksono (kiri) dan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menunjukkan surat kesepakatan islah terbatas di Jakarta, 30 Mei 2015. Dualisme Partai Golkar makin panjang pasca pecahnya pendapat usulan nama Ketua DPR pengganti Setya Novanto. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Pekanbaru - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan penunjukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau akan dilakukan seusai Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya.
"Sabar dulu, seusai Munas nanti dibahas. Ini kan kolektif kolegial," ucap Akom--sapaan Ade Komarudin--setelah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau di Aula VVIP Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Kamis, 4 Januari 2016.
Kursi Ketua DPRD Riau kosong setelah ditinggal Suparman yang terpilih menjadi Bupati Rokan Hulu dalam pemilihan kepala daerah serentak beberapa waktu lalu. Belum lama ini, DPP Partai Golkar versi Aburizal Bakrie menunjuk Septina Primawati menjadi Ketua Dewan menggantikan Suparman.
Namun persoalannya, nama Septina sebelumnya tidak pernah ada dalam usulan DPD Golkar Riau. Golkar Riau justru menunjuk tiga nama, yakni Supriati, Erizal Muluk, dan Masnur. Belakangan tersiar kabar bahwa DPP Golkar malah menunjuk Septina, yang merupakan istri mantan Gubernur Riau Rusli Zainal.
Dalam hal ini, Akom menilai ada perbedaan keinginan antara Golkar pusat dan daerah. Dia mengritik keputusan itu. Sebaiknya, Golkar pusat tidak memaksakan keputusannya dalam menunjuk Ketua DPRD Riau yang baru sesuai keinginan tanpa mempertimbangkan keinginan daerah. "Dalam segala keputusan, mendengar aspirasi daerah itu lebih penting," ujarnya.
Akom mengusulkan agar penetapan Ketua DPRD Riau dilakukan setelah Munas Golkar. "Munas Golkar tidak lama lagi, sabar dulu, supaya ada kepastian dan tidak berubah-ubah," tuturnya.
