Masinton Janji Buka-bukaan Soal Dita, Apa Saja?  

Rabu, 3 Februari 2016 17:11 WIB

Staf anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Dita Aditia, saat memberikan pengaduan dan perlindungan, di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, 1 Februari 2016. Dita Aditia meminta perlindungan terkait kasus tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu akan buka-bukaan tentang identitas sekretaris pribadinya, Dita Aditia Ismawati. Hal ini akan dilakukan Masinton di depan Mahkamah Kehormatan Dewan seandainya dipanggil dalam sidang etik.

"Masinton sudah siap," kata rekannya di Fraksi PDIP, Junimart Girsang di Komisi Hukum Parlemen Senayan, Rabu, 3 Februari 2015. "Semua akan dibeberkan."

Salah satu yang bakal diungkapkan Masinton soal kronologi dan alasan Ketua Organisasi Sayap PDIP tersebut menerima Dita sebagai sespri meski berstatus kader Partai Nasional Demokrat. Pasalnya, seluruh anggota Parlemen dari Fraksi PDIP hanya boleh mengangkat tenaga ahli berasal dari partai berlambang kepala banteng tersebut. Sedangkan Dita adalah kader Partai Nasdem.

Menurut Junimart, Masinton menyimpan alasan khusus hingga menerima dan bersedia memberikan pekerjaan bagi Dita. "Soal asmara saya tak tahu," kata Junimart. "Tapi ini alasan profesional Masinton."

Di hadapan seluruh koleganya, Junimart mengatakan, Masinton sudah menyampaikan peristiwa pemukulan yang sebenarnya refleks Tenaga Ahli Abraham Leo Tanditasik saat Dita mencoba mengambil alih kemudi mobil. Saat itu Dita dituding tengah mabuk dan bicara tak jelas. Sebagai upaya menghindari kecelakaan, Abraham menepis tangan Dita yang justru berimbas terpukulnya pelipis kanan mahasiswi magister Universitas Trisakti tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum APIK melaporkan Masinton ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan Badan Reserse Kriminal Polri. LBH berpegang pada kesaksian Dita, pemukulan terjadi secara sengaja karena Masinton mencurigai kliennya membuka rahasia politikus tersebut ke kader-kader Partai Nasdem. Sebelum pemukulan, Masinton menjemput Dita yang tengah berkumpul bersama beberapa kader Nasdem di sebuah cafe, Cikini, Jakarta Pusat.

Junimart membantah rekannya menghilang pasca mencuatkan kabar pemukulan. Ia menilai, Masinton memang anggota parlemen yang sibuk karena turut mengurus sejumlah organisasi, termasuk salah satu organisasi sayap PDIP, Relawan Pemuda untuk Demokrasi atau Repdem. "Tidak menghilang, dia itu banyak kegiatan," kata Junimart.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya