Gubernur Jawa Tengah Libatkan BUMN Kelola Kota Lama  

Reporter

Selasa, 2 Februari 2016 09:56 WIB

Seorang remaja berpose di depan gedung tua, Kota Lama, Semarang. TEMPO/Tulus Wijanarko

TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Jawa Tengah menggandeng sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk menghidupkan kembali kawasan Kota Lama, Semarang, menjadi destinasi wisata. Langkah itu dilakukan karena pemerintah tak memiliki dana cukup untuk mengembalikan Kota Lama sebagai daerah tujuan wisata. ”Sudah dibicarakan dengan Menteri BUMN lewat BUMN peduli. Sudah tak absen (dimintakan) satu per satu kepada mereka,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat diskusi bertema "Tahun Infrastruktur Pariwisata 2016” di gedung Jiwasraya, Kota Lama, Semarang, Selasa, 2 Februari 2016.

Ganjar menuturkan, pihaknya sudah meminta agar BUMN yang mempunyai aset gedung tua di Kota Semarang agar memanfaatkan gedung. Dia meminta pihak BUMN membersihkan dan kemudian mengecat gedung dan aset yang berada di bawah pengawasan perusahaan pelat merah tersebut. ”Selain itu agar melaporkan kapasitas dan penggunaan gedung. Apakah untuk pengunaan optimalisasi sendiri atau disewakan,” ujarnya.

Ganjar sengaja memilih Kota Lama, Semarang, sebagai salah satu destinasi andalan wisata di Jawa Tengah karena memiliki potensi lebih dengan kawasan lain. Pada awal tahun, Januari lalu, pemerintah provinsi mendorong desain yang ada digarap, di antaranya mengelola kebersihan sungai, pendataan pedagang, dan sistem pengelola gedung dari para pemilik.

Dari program yang telah dilakukan itu, menurut Ganjar, terdapat respons dari BUMN sebagai pemilik aset. Di antaranya sikap salah satu bank yang langsung memberi laporan pelaksanaan pengelolaan aset gedung miliknya di Kota Lama.

Ganjar menilai pariwisata di Jawa Tengah saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meski saat ini pertumbuhan ekonomi menurun. Hal itu berdasarkan analisis kunjungan wisata di Jawa Tengah pada akhir 2015 yang menunjukkan di tengah ekonomi sulit justru pariwisata meningkat. “Orang yang sedih stres, lalu memilih berwisata, yang penting happy dan bahagia,” katanya.

Dengan pemikiran tersebut, menurut Gubernur Ganjar, pemerintah Jawa Tengah memberikan dukungan infrastruktur terhadap akses ke destinasi wisata dan sekaligus menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini. Langkah itu untuk memberi kenyamanan.

Sri Lestari, salah satu pengelola BUMN bidang asuransi yang punya aset gedung di Kota Lama, menyatakan siap melakukan kerja sama dengan kebijakan pemerintah itu. Menurut dia, lembaganya punya gedung yang paling tua di Kota Lama yang banyak didatangi turis. “Kami punya ruang kosong di lantai tiga, sementara karyawan kami hanya 20 orang,” kata Sri Lestari di tempat yang sama.

Ia menyatakan membuka kesempatan bagi pegiat pariwisata untuk memanfaatkan ruang gedung yang kosong. Jaminan penggunaan ruang di gedung tua itu akan bermanfaat karena selama ini banyak turis datang meski gedungnya sebagai bangunan perkantoran. “Meski kantor, selama ini banyak turis masuk untuk berfoto,” ujarnya.

Sri mengatakan ingin meningkatkan gedung yang tak hanya untuk berfoto, tapi membuka kesempatan peluang publik agar lebih menyemarakkan wisata di Kota Lama.

EDI FAISOL

Berita terkait

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

8 jam lalu

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

Sejarah Kota Semarang bermula pada abad ke-8 M, bagian dari kerajaan Mataram Kuno bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota menjadi pelabuhan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

10 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

17 jam lalu

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

2 hari lalu

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

5 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

6 hari lalu

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.

Baca Selengkapnya

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

6 hari lalu

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.

Baca Selengkapnya

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

6 hari lalu

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

6 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

8 hari lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.

Baca Selengkapnya