TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Undangan ini dilayangkan karena pengusul revisi, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengajukan draf baru yang belum diketahui KPK.

"Kami akan RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan pimpinan KPK sebagai lembaga yang undang-undangnya akan dilakukan revisi," kata Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, Senin, 1 Februari 2016.

Supratman mengatakan penundaan diputuskan setelah ada perdebatan antaranggota badan legislasi (Baleg). Draf revisi UU KPK per 1 Februari itu dipresentasikan di depan rapat Baleg oleh Risa Marisa dan Ichsan Soelistio dari Fraksi PDIP.

Dalam draf tersebut, ada empat poin utama yang diubah, yaitu terkait dengan penyadapan, yang diatur dalam Pasal 12A sampai dengan Pasal 12F; Dewan Pengawas, yang diatur dalam Pasal 37A sampai dengan 37F; penyelidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B; serta wewenang KPK untuk mengajukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Draf ini menimbulkan perdebatan antaranggota Baleg. "Makna mendesak di poin penyadapan harus jelas kondisi mendesaknya seperti apa karena antara waktu dengan izin ada celah. Apakah izin tak mengacaukan sistem penyadapan? Ini harus didalami kembali," kata Dossy Iskandar dari Fraksi Hanura.

Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengatakan revisi ini bisa menjadi pisau bermata dua, bisa melemahkan sekaligus menguatkan KPK.

Karena itu, Supratman, yang juga menolak adanya revisi ini, mengatakan akan menunda pembahasan mengenai pembentukan panitia kerja (Panja), yang seharusnya dibahas Senin, 1 Februari 2016. Baleg akan mengundang KPK terlebih dulu. Ia menjamin masukan dari KPK akan dipertimbangkan oleh Baleg.

"Sepanjang itu menyangkut kewenangan yang seharusnya melekat di KPK, saya kira wajib Panja untuk mendengarkan itu," kata anggota Komisi III tersebut.

EGI ADYATAMA