Seorang bocah yang masuk dalam organisasi kelompok negara anti-Islam (ISIS) berpose dengan memegang senapan laras panjang di Raqqa, Suriah. Di kota tersebut, semenjak kecil anak-anak sudah ditanamkan interpretasi radikal dan kekerasan kelompok ekstremis tentang hukum Syariah. (AP Photo)
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kyai Abdul Muhaimin mengeluhkan makin menguatnya pengaruh gagasan keagamaan ekstrem di DIY. “Penguatan pengaruh gagasan ektremisme di kalangan komunitas muslim di DIY terlihat dari hasil survei terhadap 500 responden,” ujar Abdul Muhaimin dalam Diskusi "Mewaspadai ISIS di Yogyakarta" yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY di Legend Cafe pada Senin, 1 Februari 2016.
Survei itu berupaya memetakan respon terhadap gerakan radikal berbabis keagamaan di Yogyakarta yang digelar tahun lalu. Responden diminta pendapatnya tentang wacana pemberlakuan hukum syariah, hukum rajam, keabsahan demokrasi pancasila dibanding kekhilafahan dan beragam narasi keagamaan ekstrem lain. "Responden terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, kalangan beragam profesi yang dipilih dengan metode investigasi," kata dia.
Abdul mencontohkan jumlah responden yang menyetujui pemberlakuan hukum syariah lumayan tinggi di Gunungkidul dan Kulonprogo, yakni mencapai 30 dan 32 persen. Persetujuan terhadap pemberlakuan hukum rajam juga mendekati angka serupa di dua kawasan itu.
Begitupun dengan penerimaan terhadap gagasan kekhilafahan juga menunjukkan hasil mirip. "Terjadi ekskalasi ekstremisme di DIY, belum terlalu banyak, tapi sudah merata," katanya. "Sayangnya, Pemda DIY belum sensitif terhadap fenomena ini."
Menurut Abdul, lembaganya juga menemukan sejumlah organisasi kemasyarakat Islam di DIY, yang rajin menggelar aksi intoleran, menerima suplai dana dari tokoh dengan posisi politik dan ekonomi yang kuat. Tapi, dia menolak menyebutkan identitas tokoh itu. "Ada banyak kelompok ekstremis makin aktif beraksi, penguatan kelompok-kelompok itu yang paling signifikan terjadi di Bantul dan Sleman," kata dia.
Dia menyimpulkan situasi ini menunjukkan kegagalan kampanye wacana keagamaan yang berperspektif damai dan toleran. Selain itu, menurut Muhaimin, lembaga negara belum mampu menyamai akselerasi kampanye narasi keagamaan ekstrem. “Kampanye mengenai nasionalisme di kalangan anak muda belum dilakukan oleh lembaga negara secara maksimal,” ujarnya.
Bagi Abdul, narasi nasionalisme merupakan wacana ampuh untuk menangkal penguatan gagasan keagamaan yang ekstrem. "Para juru dakwah terlihat juga belum mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai keselarasan nasionalisme dan agama," kata dia.
