TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim investigasi impor beras dari Fraksi PDI Perjuangan DPR menemukan spesifikasi beras impor yang datang ke berapa daerah tak sesuai dengan pesanan. Di sejumlah daerah antara lain Lhokseumawe, Balikpapan, dan NusaTenggara Timur beras impor itu pecahan 25 persen.“Seharusnya pecahan 15 persen,” kata anggota tim, Aria Bima, dalam keterangan pers di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini. Ia menjelaskan, pecahan 15 persen artinya ukuran beras itu 85 persen dari ukuran normal. Adapun pecahan 25 berarti ukuran beras hanya 75 persen dari normal.Dari data Tempo, tiga daerah tadi plus Belawan, Dumai, Padang, Ciwandan, dan Bitung seharusnya mendapat beras pecahan 15 persen. Hal itu tertera dalam persetujuan impor beras antara Indonesia dan Vietnam bernomor 1605/M-DAG/11/2005 dengan masa berlaku 15 Januari “Belawan malah nggak dapat beras impor,” tutur Bima.Menurut dia, tim sedang memverifikasi temuan tadi ke Vietnam. Fraksi PDIP akan menuntaskan investigasi sebagai bahan keputusan politik DPR. "Unsur pidananya biar polisi yang bekerja. Kami akan support.”Yophiandi Kurniawan
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
6 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Simak Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji 2024
7 jam lalu
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS
8 jam lalu
