TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman mengatakan akan membawa hasil wawancara dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke rapat tim Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem). Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia yang tergabung dalam tim Bakorpakem akan mengeluarkan status untuk Gafatar.

"Tim Bakorpakem akan menilai apakah Gafatar mengajarkan agama yang menyimpang atau tidak. Bila ada, maka akan ada pelarangan," kata dia di kantornya, Jumat, 29 Januari 2016.

Adi menerangkan, bila mantan pengikut atau pengurus Gafatar masih melakukan kegiatannya setelah ada putusan larangan, mereka akan ditindak. "Bisa dibubarkan dan dikenai sanksi pidana," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Gafatar Mahful Muis Tumanurung, pengurus, dan pengikutnya, Adi mengkonfirmasi sejumlah isu yang berkembang. Mereka didampingi Ketua Bidang Pekerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Alvon Kurnia Palma; dan perwakilan dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Sudarto.

Lima orang dari Gafatar diwawancarai dan direkam serta dicatat sebagai bahan untuk tim Bakorpakem. Adi belum dapat memastikan kapan akan mengundang Gafatar kembali. "Tergantung kebutuhan saja. Yang jelas, setelah ada fatwa MUI, akan kami undang lagi," ujarnya.

Adapun isu yang dikonfimasi Adi antara lain rencana pendirian negara, dugaan penyimpangan agama, dan dugaan menggabungkan tiga agama dalam satu ajaran. Tak hanya itu, dugaan Gafatar merupakan kelanjutan Al Qiyadah Al Islamiyah dan Komunitas Milah Abraham menjadi pokok bahasan.

Hasil wawancara dengan mantan pengurus Gafatar tersebut dikompilasikan dengan data tim Bakorpakem. "Tentunya semua data ini akan dicocokkan. Setelah itu, baru ada kesimpulan," kata Adi.

Mahful Tumanurung membantah isu yang menyebutkan Gafatar ingin mendirikan negara sendiri. Kata dia, selama ini Gafatar masih berpedoman Pancasila. "Tidak ada keinginan itu," katanya.

Mahful menerangkan Gafatar hanya organisasi sosial kemanusiaan yang banyak bergerak di bidang pertanian. Ia pun menepis tudingan Gafatar sebagai organisasi keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokoknya.

Sebelumnya diberitakan, Gafatar merupakan organisasi yang berkedok kegiatan sosial. Faktanya, Gafatar justru menyebarkan ajaran yang berindikasi menyimpang dari ajaran agama pokok, seperti agama islam.

Organisasi yang merupakan metamorfosis Komunitas Millah Abraham (Komar) dan Al Qiyadah al Islamiyah tersebut menggabungkan ajaran Islam, kristen, dan Yahudi. Komar dan Al Qiyadah telah dilarang Jaksa Agung melalui surat keputusan bernomor KEP-116/A/JA/11/2007 yang didasarkan dalam fatwa MUI nomor 04 tahun 2007.

Mereka juga disebut mengakui wahyu yang diklaim turun melalui pemimpinnya, Ahmad Moshaddeq alias Musaddeq alias Musadek alias Abdussalam.

Mahful membantah Gafatar merupakan kelanjutan Al Qiyadah dan Komar. "Kalau misalnya metamorfosis kan sejenis dari ulat ke kepompong dan kupu kupu. Lha ini, kan enggak," ujarnya.

Mahful berharap tim Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem) dapat mengambil langkah bijak terhadap mantan anggota Gafatar. "Sehingga teman-teman bisa kembali ke hidupnya yang telah dirampas masa depannya. Syukur-syukur kalau kami bisa kembali ke Kalimantan," ujarnya.

Tim pendamping Gafatar dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Sudarto, menerangkan Mushadeq dan Gafatar tidak memiliki hubungan strukturisasi. Kata dia, Mushadeq telah dinyatakan sesat saat memimpin Al Qiyada lantaran mengaku nabi. Dia pun telah dipenjara.

Al Qiyadah lantas dibubarkan. Sebagian mantan pengikutnya ikut mendirikan Gafatar dengan misi mandiri dalam ketahanan pangan melalui pertanian. "Nah, setelah dipenjara, mereka (Gafatar) menganggap Mushadeq telah diputihkan lagi. Sehingga dijadikan guru diskusi agama, bukan nabi," ujarnya.

Mushadeq, kata Sudarto, tak lagi mengaku nabi saat bergabung dengan Gafatar. Ia pun dijadikan salah satu pembina, bersama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto. Belakangan, Bibit keluar dari Gafatar.

"Karena Pak Bibit menganggap Gafatar masih menganggap Mushadeq sebagai mesiah," ujar Sudarto. "Tapi, sebetulnya tidak."

Sudarto melanjutkan saat ini Mushadeq masih berada di Puncak, Bogor. "Saya tidak tahu kegiatan detailnya, mungkin dia berfokus menjadi 'guru' untuk berkonsultasi agama dan mendapat honor," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI mengatakan pihaknya akan mengeluarkan fatwa sesat untuk Gafatar pada awal Februari mendatang. Dia menegaskan fatwa tersebut berlaku untuk semua daerah. "Fatwa ini tidak akan saling bertentangan dengan daerah," ujar Zaitun.

Meski demikan, Zaitun mengimbau masyarakat menyerahkan masalah tersebut kepada pemerintah. Selain itu, ia juga melarang masyarakat melakukan kekerasan terhadap mantan pengikut Gafatar.

DEWI SUCI RAHAYU | DIKO OKTARA