TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Peneriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara ( KPKPN), Yusuf Syakir menilai kebijakan yang memperbolehkan calon presiden berhutang untuk biaya kampaye beresiko kolusi. Karenanya, ia berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih intensif dalam menyikapinya. KPU harus yakin, kalo calon itu bisa mengembalikan, kata Yusuf ketika ditemui di kantornya, Selasa (25/3) sore. Yusuf mencontohkan, jika calon presiden memiliki hutang Rp 100 miliar, sedangkan hartanya Rp 300 miliar, memang tidak menjadi masalah. Persoalan akan berbeda saat calon memiliki uang Rp 100 juta tetapi berhutang sebesar Rp 300 juta. Dia berharap jika kebijakan itu diterapkan, maka kemampuan untuk mengembalikan itu harus dimasukkan kedalammnya. Selain itu, KPU sebagai pihak pertama yang menyeleksi dituntut kejeliannya. KPKPN hanya bisa melihat dia punya utang atau piutang, kata Yusuf. Tetapi, lanjut dia, kita tidak tahu jika utang itu dipakai sebagai kemudahan bagi pengutangnya mendapat keleluasaan setelah sang calon menjadi presiden. Karenanya, ia berharap jika kebijakan itu diterapkan dalam sebuah rancangan undang-undang, maka harus tegas dijelaskan pengutang bisa mengembalikan. Jadi, KPU, yang harus lebih akurat, kata dia sambil keluar ruangannya. (Purwanto Tempo News Room)