TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar se-Indonesia dan organisasi sayapnya telah menyampaikan pandangan mengenai penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar hari kedua di Jakarta Convention Center pada Ahad, 24 Januari 2016.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Nurdin Halid, sebanyak 21 DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar menolak diselenggarakannya munaslub. Sementara itu, menurut dia, ada sembilan yang setuju dan 14 yang menyerahkan keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. "Tapi kan ini pandangan umum. Ini belum keputusan," kata Nurdin.

Adapun pandangan dari 34 DPD I dan sepuluh organisasi sayap Partai Golkar adalah sebagai berikut:

1. DPD Provinsi Banten
"Untuk penyelenggaraan munaslub, kami menyerahkan sepenuhnya dalam forum rapimnas. Kalau munaslub dilaksanakan, sebaiknya diselenggarakan sebelum proses Pilkada 2017 dimulai, yakni pada Juli 2016."

2. DPD Provinsi Kalimantan Timur
"Sebenarnya, tidak ada sedikit pun alasan untuk menyelenggarakan munaslub. Ketua Umum tidak melakukan kesalahan apa pun. Tapi, dengan terpaksa, kami setuju dengan munaslub."

3. DPD Provinsi Sumatera Utara
"DPD Sumatera Utara menolak munas atau munaslub. Kami sudah memenangkan jalur hukum, baik di PTUN Jakarta maupun PN Jakarta Utara. Tapi kami siap mendukung keputusan rapimnas apabila akan menggelar munaslub."

4. DPD Provinsi Papua Barat
"Dalam rangka konsolidasi menyeluruh,
bila dianggap perlu, dapat dipertimbangkan digelarnya munaslub sesuai dengan AD/ART partai."

5. DPD Provinsi Gorontalo
"Kami memahami arahan dari Ketua Umum Aburizal Bakrie dan mendukung agar munaslub dilaksanakan. Kami menyarankan, munaslub digelar sebelum Maret 2016 agar kiranya tidak mengganggu persiapan pilkada."

6. DPD Provinsi Sumatera Barat
"Kami lelah dengan konflik yang terjadi di Golkar. Kami memberikan kepercayaan kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk melaksanakan munas atau munaslub seandainya ini strategis untuk dilaksanakan."

7. DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur
"Menurut kami, lebih baik tidak ada munaslub karena akan menimbulkan preseden yang tidak baik dalam masyarakat. Tapi apabila mayoritas peserta rapimnas menyetujui munaslub, soal waktu dan tempat, kami serahkan kepada DPP."

8. DPD Provinsi Kalimantan Tengah
"Sesuai dengan pidato politik Ketua Umum Aburizal Bakrie, kami menyarankan agar kisruh Golkar diselesaikan dengan mendukung munaslub. Dengan catatan harus sesuai dengan AD/ART."

9. DPD Provinsi Jawa Tengah
"Sangat menghargai dan mendukung munaslub. Kalau harus dilaksanakan munaslub, kami meminta kepada forum rapimnas agar pelaksanaannya sesuai dengan AD/ART dan menjaga kehormatan Ketua Umum Aburizal Bakrie."

10. DPD Provinsi Sulawesi Tengah
"Kami mendukung DPP dalam menegakkan AD/ART untuk tetap mempertahankan hasil Munas Bali dan menolak munaslub dalam waktu yang sesingkat ini."

11. DPD Provinsi Maluku Utara
"Munas Bali telah memenuhi AD/ART. Seharusnya tidak ada munaslub. Tapi kami sepakat munaslub apabila itu merupakan cara penyelesaian konflik Golkar yang paling elegan. Waktu dan tempat diserahkan kepada DPP."

12. DPD Provinsi Bali
"Kami mendorong DPP Golkar mempertahankan hasil-hasil Munas Bali. Kami menolak munaslub. Tapi kami serahkan kepada DPP Golkar untuk mengambil keputusan terbaik."

13. DPD Provinsi Sulawesi Selatan
"Munas atau munaslub penting diselenggarakan, paling lambat Mei 2016. Penyelesaian konflik partai harus diutamakan."

14. DPD Provinsi Kalimantan Barat
"Kami menyetujui adanya munaslub atau munas. Alangkah baiknya dilaksanakan selambat-lambatnya Desember 2016."

15. DPD Provinsi Sulawesi Utara
"Kami konsisten bahwa langkah hukum yang telah ditempuh sudah pada koridor yang benar. Kami menolak wacana munaslub. Namun, jika rapimnas memutuskan munaslub, kami akan mendukung sepenuhnya."

16. DPD Provinsi Jawa Timur
"Kami tidak menghendaki munaslub. Supremasi hukum harus kita dukung. Tapi kami menyerahkan keputusan kepada DPP Golkar."

17. DPD Provinsi DKI Jakarta
"Tidak akan bergeser sedikit pun dari Munas Bali. Kami tegas menolak munaslub. Kita harus menunggu putusan MA."

18. DPD Provinsi Sumatera Selatan
"Mendukung penuh keinginan Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk munaslub. Waktu dan tempat diserahkan sepenuhnya kepada DPP Golkar."

19. DPD Provinsi Kalimantan Utara
"Proses hukum sedang berjalan. Karena itu, menurut kami, munaslub tidak perlu dilaksanakan."

20. DPD Provinsi Sulawesi Barat
"Kami secara tegas menolak penyelenggaraan munaslub. DPP Golkar juga perlu mempertimbangkan pembentukan Tim Transisi."

21. DPD Provinsi Kepulauan Riau
"Kami tidak memilih untuk mengambil keputusan. Tapi kami menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie."

22. DPD Provinsi Jawa Barat
"Kami konsisten kepada Munas Bali. Tapi sebagai prajurit yang baik, kami setuju dengan munaslub."

23. DPD Provinsi Bangka Belitung
"Kami menolak munaslub dan konsisten dengan hukum yang berlaku. Sebentar lagi putusan MA akan keluar."

24. DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
"Kami dengan tegas menolak pelaksanaan munas atau munaslub karena tidak sesuai dengan AD/ART. Tapi, jika putusan MA tak kunjung inkracht, kami serahkan keputusan kepada DPP Golkar."

25. DPD Provinsi Lampung
"Kami mendorong DPP Golkar untuk menunggu putusan MA. Kami dengan tegas menolak munaslub."

26. DPD Provinsi Daerah Istimewa Aceh
"Kami menunggu putusan MA. Setelah itu baru diambil sikap untuk menyelesaikan konflik di tubuh Golkar."

27. DPD Provinsi Maluku
"Terkait dengan munaslub, kami serahkan sepenuhnya kepada DPP Golkar untuk mengambil kebijakan-kebijakan."

28. DPD Provinsi Papua
"Kami menolak munaslub, tidak ada di dalam AD/ART."

29. DPD Provinsi Bengkulu
"Kami menolak bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang tidak sesuai dengan AD/ART, termasuk pelaksanaan munas atau munaslub. Tapi kami menyerahkan sepenuhnya pada rapimnas."

30. DPD Provinsi Kalimantan Selatan
"Kalau memang itu yang terbaik, kami setuju munaslub. Kami menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Umum Aburizal Bakrie dan DPP Golkar."

31. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
"Kami belum berpikir menyelenggarakan munaslub. Selesaikan dulu persoalan hukumnya."

32. DPD Provinsi Riau
"Kami mendukung keinginan Ketua Umum Aburizal Bakrie yang menyetujui munaslub. Kami menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Umum."

33. DPD Provinsi Jambi
"Kami tidak setuju munas sebelum 2019. Kita harus menunggu putusan MA. Tapi jika munaslub jalan satu-satunya, kami serahkan kepada DPP Golkar."

34. DPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
"Kami mendukung diselenggarakannya munaslub sesuai dengan arahan Ketua Umum Aburizal Bakrie."

35. Kosgoro 1957
"Agar tidak terjadi gugatan di kemudian hari, kami meminta kepada peserta rapimnas untuk berpegang pada hukum. Jangan laksanakan munaslub dan menunggu putusan akhir MA."

36. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
"Menyambut gagasan Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk menyelenggarakan munaslub sesuai dengan AD/ART sebelum bulan puasa."

37. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
"Apa pun yang menjadi keputusan rapimnas, kami mendukung sepenuhnya. Tapi harus berpegang pada AD/ART dan hukum."

38. Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)
"Memberikan dukungan kepada kebijakan yang diambil oleh peserta rapimnas."

39. Himpunan Wanita Karya (HWK)
"Kami menolak munaslub. Bersabar menunggu putusan MA."

40. Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia
"Kami menolak pelaksanaan munaslub karena belum keluar putusan MA. Keputusan akhir kami serahkan kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie."

41. Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)
"Apapun kesepakatan di rapimnas, termasuk usul munaslub, dapat menjadi jalan penyelesaian konflik."

42. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
"Kami mendukung pelaksanaan munas atau munaslub sembari menunggu putusan inkracht dari MA."

43. Al Hidayah
"Terkait dengan munaslub, kami menyerahkan sepenuhnya pada rapimnas. Tapi kami memandang perlu untuk menunggu putusan MA."

44. Angkatan Muda Partai Golkar
"Kami menolak adanya munaslub."

ANGELINA ANJAR SAWITRI