TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) protes dengan kebijakan TNI dan Polri yang memulangkan paksa mereka ke kampung halaman dari Kalimantan Barat.

"Ini benar-benar melanggar hak asasi manusia. Seharusnya yang ditangkap itu koruptor. Masak, petani dibikin seperti tawanan,” kata Dae, 23 tahun, warga Buton, pada Minggu dinihari, 24 Januari 2016.

Anggota Gafatar yang mengaku mahasiswa Institut Kesenian Jakarta ini tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang. Sehari-hari, dia bekerja sebagai penjual lukisan yang keuntungannya dipakai membeli bibit tanaman untuk pertanian.

Dae menyaksikan ribuan kawan-kawannya di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dipulangkan paksa oleh anggota TNI dan Polri. Padahal, ucap dia, anggota Gafatar di Indonesia siap membangun ketahanan pangan.

Menurut Dae, media massa berlaku tidak adil kepada anggota Gafatar. “Kekhawatiran yang tidak mendasar menyebabkan pengusiran. Padahal kami tidak mempengaruhi orang lain,” tuturnya.

Dae menjelaskan, para anggota Gafatar pasti akan kembali, sekalipun harus mengikuti program transmigrasi sesuai dengan keinginan pemerintah. “Ini soal kuat-kuatan saja. Semua warga sudah komitmen bertani. Kami pasti kembali,” katanya.

Endang, asal Sleman yang ‘hijrah’ menjadi petani bersama anak, menantu, dan cucunya, juga menyatakan rasa keheranannya. “Apa polisi bisa menangkap siapa yang melakukan pembakaran rumah kami? Barang-barang kami dibakar. Itu kan tindak kejahatan,” ucapnya.

Endang bermukim di Moton Panjang dan bekerja sebagai pembuat pupuk yang dibeli warga setempat. Soal keyakinan, baik Dae maupun Endang mengaku menganut kepercayaan.

Dae penganut Karaeng, sedangkan Endang mengaku Kejawen. Adapun Sutrisna dari Tangerang, mengaku penganut Sunda Wiwitan. “Agama leluhur,” ucapnya.

Mereka terpaksa mencantumkan salah satu agama yang diakui di Indonesia dalam kartu identitasnya. “Orang yang ada agama belum tentu beribadah toh?” ujarnya. Hal yang paling penting, ucap mereka, adalah berbuat baik di masyarakat.

ASEANTY PAHLEVI