TEMPO.CO, Yogyakarta - Koordinator Forum Silaturahmi Keluarga Korban Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mohammad Naiem, khawatir tidak semua anggota keluarga yang menjadi korban rekrut Gafatar bisa dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Terutama korban Gafatar yang mempunyai tingkat intelektualitas tinggi dan memiliki keahlian tertentu.

“Kami khawatir mereka dititipkan di rumah-rumah warga di sana (Kalimantan). Itu menyulitkan untuk ditemukan,” kata Naiem setelah beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta di ruang pertemuan DPRD DIY, Jumat, 22 Januari 2016.

Berdasarkan informasi yang dia peroleh, mayoritas ratusan korban Gafatar yang akan dipulangkan dengan kapal melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, adalah petani yang mengolah lahan di perkampungan di Mempawah, Kalimantan Barat.

Naiem sendiri kehilangan istri dari keponakannya, Dyah Ayu Yulianingsih, 28 tahun, dan anak perempuannya, Raina Ayranica Salyaputri, 2 tahun, yang sejak 11 Desember 2015 pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Dyah dan anaknya diduga direkrut Gafatar. Dyah diketahui mempunyai keahlian teknologi informasi.

Mochammad Faried, yang juga paman Dyah, mengatakan, pada 2006, Dyah pernah ikut kegiatan sosial sebuah organisasi di kampungnya. Kemudian organisasi yang diduga berubah menjadi Gafatar itu dibubarkan pada 2007 karena anak-anak yang bergabung tidak pernah salat lagi. Namun, sebulan sebelum Dyah meninggalkan rumah, dia didatangi tamu tak dikenal yang diduga dari Gafatar.

“Kami minta kepastian perlindungan kepada para korban. Sebab, tidak menutup kemungkinan tetap dikuntit orang Gafatar meski sudah pulang,” ujar Faried.

Dalam audiensi, forum tersebut meminta DPRD untuk proaktif mendorong pemerintah, kepolisian, dan TNI untuk lebih cepat dan efektif mencari keluarga yang hilang. Juga, meminta Dewan mendorong berbagai pihak ikut serta dalam membantu proses rehabilitasi dan pendampingan hukum bagi para korban.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan Dewan tak hanya mendorong pihak-pihak berwenang untuk menemukan semua korban. Melainkan juga menguak tabir yang menjadi modus upaya perekrutan orang-orang tersebut.

“Sebab, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum. Harus memberikan rasa keadilan bagi korban,” tutur Arif.

PITO AGUSTIN RUDIANA