Petugas kepolisian berjaga di depan rumah seorang warga yang diamankan saat penggerebekan di Desa Langgen, Telang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 15 Januari 2016. Densus 88 Antiteror dibantu kepolisian mengamankan lima orang terduga teroris. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Majelis Ulama Indonesia mengaktifkan kembali Tim Penanggulangan Terorisme. Tim ini merupakan tim bikinan MUI setelah mengeluarkan fatwa haram bagi pelaku teror.
"Tapi setelah ada badan yang menanggulangi terorisme kita tak pernah dilibatkan lagi," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 19 Januari 2016.
Tim penanggulangan teror ini, menurut Ma'ruf, sudah mengedukasi ke berbagai sekolah dan pesantren. Adapun, cara deradikalisme yang paling efektif adalah dengan berdiskusi dan memberikan pemahaman yang benar tentang konsep jihad.
"Mereka itu tidak takut mati dan penjara, satu-satunya cara adalah dengan diajak diskusi dan melalui pendekatan agamis," kata Ma'ruf.
Kamis lalu, Jakarta diserang teror yang diduga dilakukan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Peristiwa itu menyebabkan delapan orang meninggal dan 26 orang luka-luka.
Salah satu cara menanggulangi teror adalah dengan merevisi beleid Antiterorisme. Pemerintah dan lembaga tinggi negara sepakat merevisi Undang-Undang Antiterorisme. Pagi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara mengenai revisi undang-undang terorisme. Rapat konsultasi juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja.
