Bom di Thamrin, Mendagri Minta Semua Daerah Waspada  

Reporter

Kamis, 14 Januari 2016 12:58 WIB

Sejumlah petugas kepolisian berlindung saat terjadinya baku tembak setelah bom bunuh diri di depan pos polisi Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar seluruh daerah siaga satu. Instruksi ini disampaikan terkait dengan adanya ledakan bom di pos polisi Jalan Thamrin, serta kawasan pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Ledakan berada tidak jauh dari Istana Negara, berjarak sekitar dua kilometer.

"Ini di Ibu Kota Negara, di tengah kota, warning bahwa seluruh daerah harus siaga satu amankan masyarakat," kata Tjahjo saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 14 Januari 2016.

Tjahjo mengatakan kejadian ini sudah ditangani langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Panglima TNI. Keduanya pun sudah langsung menuju ke tempat kejadian perkara.

Ikuti Laporan Terkini:
Ledakan Bom di Thamrin

Politikus PDI Perjuangan ini berharap serangan tersebut bisa segera terungkap dan pelakunya dapat ditangkap. Menurut Tjahjo, setelah menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, JK akan langsung menuju ke Kantor Wakil Presiden untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Wapres sendiri mengaku belum bisa berkomentar banyak atas peristiwa tersebut. "Saya sudah mendengar, tapi belum bisa ngomong banyak, nanti saja," kata JK di Pengadilan Tipikor.

Kamis pagi tadi, 14 Januari 2016, terjadi beberapa kali di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah. Bom pertama meledak di kedai kopi Starbucks. Selanjutnya, ledakan kedua terjadi di pos polisi di seberang gedung Sarinah, perempatan Jalan Thamrin-Wahid Hasyim.

Bom kedua ini diduga bom bunuh diri. Tiga pelaku dan seorang polisi diduga tewas. Setelah itu juga terdengar sejumlah tembakan di gedung Djakarta Theater.

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

15 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

18 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

55 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya