Kiri-kanan: Ketum PDIP Megawati, Presiden Jokowi, dan Ketum Hanura Wiranto, menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Munas Partai Hanura di Solo, 13 Februari 2015. Munas berlangsung dari tanggal 13 - 15 Februari 2015. ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto menyerahkan penilaian terhadap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi kepada Presiden Joko Widodo.
Alasannya, apa yang dilakukan Yuddy dalam kapasitasnya sebagai menteri merupakan tanggung jawab Jokowi. Yuddy adalah kader Partai Hanura.
"Itu sudah wilayah presiden. Kalau apa yang dilakukan itu sebagai anak buah, saya yang akan menilai," kata Wiranto ditemui usai menghadiri, resepsi pernikahan anak Din Syamsudin di Jakarta, Sabtu 9 Januari 2016.
Menurut dia, ketika Hanura menyumbangkan kadernya sebagai menteri, maka sejak saat itu partai sudah memasrahkan penilaian kinerjanya kepada Presiden.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi beberapa waktu lalu merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga.
Dalam penilaian itu, ada beberapa kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai rendah, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kejaksaan Agung.
Rilis itu pun ditanggapi miring oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid menilai bahwa laporan Yuddy, yang juga kader partai Hanura justru membuat gaduh. Apalagi, berdasarkan rapor itu, tiga menteri PKB berada di urutan terbawah.
Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi tak pernah menginstruksikan pada Yuddy untuk mengumumkan hasil evaluasinya kepada publik. Pramono menyindir ulah Yuddy sebagai sebuah kreativitas seorang profesor.
