Pelaksana Tugas Harian (PLH) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Sanur, Denpasar, 4 Januari 2016. ANTARA/Nyoman Budhiana
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, membantah perombakan di Fraksi Golkar merupakan langkah untuk menyingkirkan anggota yang berlatar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi). "Tidak ada penyingkiran," kata dia kepada Tempo, Jumat, 8 Januari 2015.
Menurut Novanto, semua keputusan pergantian seusai dia ditunjuk Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon Ketua Fraksi Golkar merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Dalam dokumen, Novanto berencana menempatkan Aziz Syamsuddin sebagai sekretaris Fraksi Golkar menggantikan Bambang Soesatyo.
Novanto juga menempatakan orang kepercayaannya, Robert Kardinal, sebagai Bendahara Fraksi. Ia juga meminta pimpinan DPR mengesahkan Kahar Muzakir sebagai Ketua Badan Anggaran menggantikan posisi Ahmadi Nur Soopit. Kahar adalah wakil Golkar di Mahkamah Kehormatan Dewan yang secara gamblang membela Novanto dalam kasus PT Freeport. "Kahar orang dari Soksi," katanya.
Sebelumnya, Bambang menyangsikan rencana perombakan Fraksi Golkar oleh Novanto. Menurut dia, manuver itu akan menuai reaksi dari anggota fraksi Golkar yang berlatar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. "Masa sih mau digusur?" ujarnya, Rabu, 6 Januari 2015.
Menurut Bambang, manuver itu tak mungkin dibiarkan anggota Fraksi Golkar. Apalagi, dari 91 anggota fraksi, 60 orang di antaranya merupakan kader SOKSI, organisasi pendiri Partai Golkar yang saat ini diketuai Ade Komaruddin. Ade Komaruddin merupakan kandidat Ketua DPR yang akan menggantikan posisi Novanto sebagai Ketua DPR.
Bambang menjelaskan, surat yang dilayangkan Novanto cacat dari segi prosedur. Sebab, penunjukkannya sebagai ketua fraksi belum sah. Legalitas Novanto akan dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah lalu disetujui dalam rapat paripurna. "Perombakan fraksi baru sah setelah Ade Komaruddin dilantik sebagai Ketua DPR," kata dia.
Karena itu, kata Bambang, Novanto hendaknya tak terburu-buru mengambil keputusan. Posisinya sebagai Ketua Fraksi baru akan definitif setelah Ade Komaruddin melepas jabatan tersebut. Jika mekanisme itu memakan waktu, posisi itu bisa jadi dipercayakan kepada pelaksana tugas. "Ada julukan baru: Papa Nggak Sabaran," ujar Bambang berseloroh.
