TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Partai Golkar bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah mendapat respon positif dari Istana Negara. "Kalau ada partai yang ingin bergabung pemerintah, alhamdulilah, diterima dengan tangan terbuka," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jumat, 8 Januari 2016.
Meski Golkar menjadi partai politik pendukung pemerintah, menurut Pramono, tidak ada jaminan bahwa Golkar akan mendapat kursi di kabinet. Hal yang sama juga berlaku untuk partai politik lain.
Pramono menyarankan supaya Golkar dan partai politik lain tidak meminta jabatan. "Jangan meminta jabatan untuk kementerian. Bagaimana pun ini adalah sistem presidensial," kata Pramono.
Menurut dia, dalam tahun kedua pemerintah, Presiden Joko Widodo sudah menekankan prioritas utama adalah percepatan kerja dan kinerja di seluruh kementerian. Jadi, pemerintah akan berfokus mengejar target dalam program pembangunan dan tidak larut dalam dinamika politik.
Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang digelar kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali pada 5 Januari lalu dinyatakan bahwa Golkar ingin menjadi partai pendukung pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla. Selain itu, kubu Aburizal akan menggelar rapat pimpinan nasional pada akhir bulan ini. Rekomendasi itu berbeda dengan pernyataan Agung Laksono yang menginginkan dilaksanakannya munas bersama.
Pramono mengatakan, pemerintah tidak akan terlibat dalam proses pengambil keputusan yang terjadi di internal partai berlambang pohon beringin itu. "Pemerintah tidak mau ikut campur dalam perbedaan pendapat di tubuh Golkar, kita sesuai aturan main," ujarnya.
