TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri yang menjadi anggota Kabinet Kerja agar tidak terpengaruh oleh beredarnya isu reshuffle atau pergantian posisi menteri. "Para menteri diminta fokus bekerja seperti biasa,” kata Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, di kantornya, Kamis, 7 Januari 2016.

Ari menjelaskan, Jokowi telah berulangkali menegaskan bahwa masalah perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogratif Jokowi sebagai presiden.

Menurut Ari, sikap Presiden Jokowi hingga saat ini masih tegas, yakni tidak ingin didikte atau didesak mengenai perombakan kabinet. Para menteripun diminta agar tidak terganggu oleh isu atau wacana reshuffle.

Ari mengatakan, presiden juga telah menegaskan bahwa penilaian kinerja seluruh menteri merupakan kewenangan Presiden dan bukan menteri atau pihak lain.

Penilaian kinerja, pengangkatan atau pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan pilihan politik yang akan diambil Presiden. "Yang sepenuhnya tahu bagaimana kinerja para menteri, kerjanya seperti apa, ya, presiden," ujar Ari.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Azis Subekti, sempat memberikan pernyataan bahwa partainya diberikan jatah dua kursi menteri oleh Istana.

Namun, pernyataan itu kemudian diralat oleh Azis. Ihwal jatah dua menteri itu juga dibantah oleh sejumlah petinggi PAN. Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan partainya tidak pernah mencampuri urusan perombakan kabinet.

Dalam dua hari terakhir juga beredar pesan berantai mengenai pergantian posisi sejumlah menteri dalam kabinet kerja.

ANANDA TERESIA