TEMPO.CO, Lumajang - Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, mengatakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan konflik di partainya adalah menggelar munas gabungan. Menurut dia, saat ini terjadi kevakuman kepengurusan partai setelah dicabutnya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Munas Ancol dan tidak disahkannya Munas Bali.

"Ini tentu berbahaya dan tidak menguntungkan bagi perkembangan politik, baik di Partai Golkar sendiri maupun nasional," ucap Agung di sela menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Kosgoro di Gedung Sujono, Kabupaten Lumajang, Kamis, 7 Januari 2016.

Agung berujar, mendesaknya digelarnya musyawarah juga karena habisnya masa kepengurusan Munas Riau. Dia berharap musyawarah partai bisa digelar paling lambat Maret mendatang. Selain itu, tutur Agung, sebagian besar senior Golkar, seperti Akbar Tanjung, Siswono dan B.J. Habibie, juga berpendapat, langkah itu merupakan solusi terbaik untuk partai.

"Munas yang terbaik, demokratis, terbuka, transparan, dan tidak bertentangan dengan AD/ART untuk menyelesaikan masalah," katanya.

Agung menyerahkan mekanisme penyelenggaraan munas kepada Mahkamah Partai Golkar, yang merupakan satu-satunya institusi Golkar yang masih eksis. "Kami serahkan kepada Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Prof Muladi," ucap Agung.

DAVID PRIYASIDHARTA