Kasus Suap Bank Banten, KPK Periksa Rano Karno  

Reporter

Kamis, 7 Januari 2016 11:06 WIB

Gubernur Banten Rano Karno menyatakan siap diperiksa KPK terkait kasus suap pembentukan Bank Banten. TEMPO/Darma Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Rano Karno menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pagi ini, 7 Januari 2016. Rano yang tiba sekitar pukul 09.30 itu mengaku kedatangannya tersebut untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten terkait dengan pembentukan Bank Banten.

"Hari ini saya dipanggil untuk menjadi saksi Saudara Ricki masalah Bank Banten," kata Rano di kantor KPK, Kamis, 7 Januari 2016. Ricki Tampinongkol adalah Direktur Utama PT Banten Global Development yang ditangkap KPK saat menyuap dua anggota DPRD Banten. Dua legislator itu bernama S.M. Hartono dan Tri Satriya Santosa alias Soni.

Hartono berasal dari Fraksi Partai Golkar dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Banten. Sedangkan Soni merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Banten. Ricki bersama kedua legislator sudah dijadikan tersangka dalam kasus suap Bank Banten.

Rano mengatakan kasus korupsi tersebut tak menghalangi rencana pembentukan Bank Banten. Sebab, rencana pembentukan bank sudah dibuatkan peraturan daerahnya sejak 2012 dan telah masuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kata dia, pada 2013, dibentuk perda lagi tentang penyertaan modal untuk pembentukan Bank Banten melalui Bank Jawa Barat Banten (BJB). "Tapi, kan, kemarin Kementerian Dalam Negeri memberikan catatan untuk ditunda. Ditunda dalam kaitan untuk dilakukan evaluasi. Nah, itu kami tunggu saja," ujarnya.

Hingga kini, kata Rano, belum ada bank yang dibeli untuk dijadikan Bank Banten. Namun yang memungkinkan untuk diakuisisi adalah Bank Pundi. "Yang bisa dimungkinkan untuk diakuisisi itu memang Bank Pundi, tapi belum kami putuskan," tuturnya. Proses pencarian bank untuk dijadikan Bank Banten ini, kata dia, sudah berjalan tujuh bulan.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

2 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

5 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

5 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

8 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

14 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

15 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

16 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

20 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

20 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya