TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, mempertanyakan manuver Ketua Umum Partai Golkar yang merombak susunan Fraksi Golkar. Langkah itu dinilai bertabrakan dengan mekanisme kelembagaan di Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami menolak kebijakan partai yang memicu kontroversi baru di tengah citra partai yang sudah begitu terpuruk," ujarnya, Rabu, 6 Januari 2016.

Supit menjelaskan surat perombakan fraksi dilayangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada 24 Desember 2015. Dalam surat tersebut, Aburizal meminta pimpinan DPR menetapkan Ade Komaruddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, menggantikan Setya Novanto yang mundur akibat terbelit kasus PT Freeport. Aburizal juga merombak susunan fraksi dan wakil Golkar di Alat Kelengkapan Dewan.

Menurut Noor Supit, keputusan itu memicu gejolak di internal fraksi. Sebab, perombakan wakil Golkar di AKD mestinya tak ditentukan lewat mekanisme partai, tapi lewat mekanisme fraksi sebagai perpanjangan tangan partai di DPR. "Sebagian besar anggota Fraksi Golkar juga menyoal keputusan Aburizal yang menempatkan kembali Setya Novanto dan koleganya di sejumlah jabatan strategis," kata Noor Supit.

Manuver perombakan fraksi juga terlihat dari surat yang dilayangkan Setya pada 4 Januari lalu. Dalam surat tersebut, Setya melayangkan surat kepada pimpinan DPR untuk mengganti susunan fraksi dan wakil Golkar di AKD. Kursi Sekretaris Fraksi yang sebelumnya dipercayakan kepada Bambang Soesatyo, ia percayakan kepada Aziz Syamsudin. Ia juga menempatkan orang kepercayaannya, Robert Kardinal, sebagai Bendahara Fraksi.

Selain itu, Setya meminta pimpinan DPR mengesahkan Kahar Muzakir sebagai Ketua Badan Anggaran menggantikan posisi Supit. Kahar adalah wakil Golkar di Mahkamah Kehormatan Dewan yang secara gamblang membela Setya dalam kasus PT Freeport. Menurut Supit, surat itu cacat dari segi prosedur karena penetapan Setya sebagai Ketua Fraksi belum mendapat pengesahan pimpinan DPR.

Meski janggal, Supit menyarankan semua koleganya di fraksi tak bereaksi terlalu berlebihan. Apalagi jika mengingat reaksi sejumlah fraksi lain yang berencana mempersoalkan legalitas Golkar pascapencabutan legalitas kepengurusan kubu Musyawarah Nasional Ancol. "Saya meminta teman-teman fraksi cooling down dulu. Senin pekan depan kami akan konsolidasi lagi," katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengaku tak mempersoalkan kursi yang harus ia tinggalkan. Meski demikian, kata dia, perombakan itu tak bisa dilakukan dengan kewenangan Setya. Sebab, perombakan fraksi dan alat kelengkapan harus ditandatangani oleh Ade Komaruddin setelah dinyatakan definitf sebagai Ketua DPR. "Sejauh belum ada keputusan, Ketua Fraksi masih Ade Komaruddin," katanya.

RIKY FERDIANTO